Category Archives: Kajian Strategis

  • 0

Dampak Turunnya Harga BBM pada Kondisi Perkeretaapian Menjelang Lebaran

Category : Kajian Strategis

Harga BBM yang turun per 1 April 2016 memberikan pengaruh bagi besaran biaya tiket kereta api di Indonesia. Dikutip dari harian republika tanggal 12 April 2016, Kereta Api tipe Eknomi kembali mendapatkan subsidi Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah. Publik terkadang masih menyalahartikan antara PSO dan Subsidi, meskipun PSO merupakan salah satu bagian dari subsidi, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Public Service Obligation (PSO) adalah biaya yang harus dikeluarkan Negara akibat disparitas/perbedaan harga pokok penjualan BUMN/Swasta yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik), sementara Subsidi  adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara akibat disparitas/perbedaan harga pasar dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. PSO diatur oleh UU RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat 1.

Penurunan ini tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35/2016. Dalam permen tersebut, 20 KA Ekonomi bersubsidi jarak jauh dan sedang mengalami penurunan tarif. Kereta Api (KA) yang mengalami penurunan tariff antara lain KA Logawa Jurusan Purwokerto-Jember, KA Serayu jurusan Purwokerto-Pasar Senen, KA Bengawan jurusan Purwosari-Pasar Senen, KA Gaya Baru Malam jurusan Pasar Senen-Surabaya Gubeng, KA Pasundan jurusan Surabaya Gubeng-Kiara Condong, KA Kahuripan jurusan Kiaracondong-Kediri, serta KA Kutojaya Selatan jurusan Kutuarjo-Kiaracondong. Namun perubahan tarif baru mulai berlaku pada 1 Juli 2016 mendatang. Seiring dengan dekatnya waktu libur lebaran 1437 H yang kira-kira jatuh pada tanggal 6 Juli 2016 mendatang.

Pemesanan tiket kereta api sudah dapat dilakukan pada H-90 keberangkatan, kini penjualan tiket sudah memasuki waktu perjalanan arus balik H+3 lebaran. Menurut Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Daerah Operasional V Purwokerto, Surono, Penjualan tiket kereta api sejak H+2 hingga H+3 setelah lebaran sudah habis terjual. Beliau juga menambahkan bahwa tiket keberangkatan dari Jakarta menuju sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah habis. Tiket keberangkatan yang sudah habis antara lain kereta tujuan Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Malang dan Surabaya. Mengenai kemungkinan adanya tiket KA tambahan, baru ditawarkan kembali pada bulan Mei 2016.


  • 0

RELEASE KAJIAN BBM TURUNNYA HARGA BBM DAN PENGARUHNYA BAGI HARGA SEMBAKO DAN BIAYA TRANSPORTASI DI WILAYAH DIY YOGYAKARTA

Pemerintah kembali menurunkan harga BBM nonsubsidi terhitung mulai 1 April 2016. Dilansir melalui situs resmi Pertamina, www.pertamina.com, PT. Pertamina (Persero) menurunkan harga Bahan Bakar Minyak umum jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Dex, Pertalite, Premium dan Solar.

Penurunan harga meliputi Pertamax yang semula Rp7.750 per liter turun menjadi Rp7.550 per liter, Pertamax Plus turun dari Rp 8.650 per liter menjadi Rp 8.450 per liter, Pertalite turun dari harga Rp7.300 per liter, menjadi Rp7.100 per liter, Premium turun dari harga Rp 6.950 per liter menjadi Rp 6450 per liter, serta Solar mengalami penurunan dari Rp 5.650 menjadi Rp 5.150 per liter. Pada produk diesel berkualitas tinggi, yakni Pertamina Dex turut mengalami penurunan harga dari semula Rp8.600 per liter menjadi  Rp 8.400 per liter. Solar/Biosolar non subsidi mengalami penurunan dari  Rp7.150 liter menjadi Rp 6.950 per liternya. Penurunan ini terjadi akibat tren harga minyak dunia yang sebelumnya mengalami penurunan hingga sekitar US$30 per barrel pada awal tahun 2016 ini.

Harga minyak dunia mengalami kenaikan sedikit lebih tinggi akibat dari pelemahan nilai tukar dollar terhadap rupiah. Pada tanggal 12 April 2016 harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI), naik menjadi di US$41,45 per barrel di New York Mercantile Exchange (NYMEX), sementara minyak mentah acuan Brent naik menjadi US$44,06 per barrel. Dengan konversi 1 barrel sebesar 158.9873 Liter.

Penurunan Harga BBM dan dampaknya terhadap harga barang di pasar.

Harga BBM yang turun sebesar 500 rupiah untuk bahan-bakar minyak jenis premium dan solar diharapkan dapat ikut menurunkan harga-harga. Harga barang-barang pokok, harga biaya transportasi, logistik, dan kebutuhan barang untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat di Indonesia. Namun hingga saat ini harga barang cenderung dalam posisi stagnan (tidak mengalami perubahan). Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Disperindagkop Bantul Zanita Sri Andanawati mengatakan, harga sembako tidak banyak terpengaruh oleh naik turunnya harga BBM, turunnya harga sembako lebih sering disebabkan oleh pengaruh faktor cuaca, hasil panen dan ketersediaan barang di pasar. Kondisi cuaca merupakan faktor yang memiliki dampak terbesar karena baik buruknya kualitas panen, yang berpengaruh pada jumlah bahan pokok dan ketersediaan bahan pangan yang berhasil dipanen. Kebutuhan terhadap barang cukup tinggi tanpa diiringi dengan ketersediaan barang dapat menyebabkan terjadinya inflasi.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Bank Indonesia (BI) menyatakan, inflasi Indonesia harus dikendalikan ke level yang sehat. Jika inflasi tidak terkendali maka akan tercipta iklim yang kurang kompetitif sehingga menyebabkan tingkat bunga tidak bisa diturunkan. Untuk itu, BI bersama pemerintah terus berkoordinasi agar harga rendah dan stabil dengan tingkat inflasi terjaga di kisaran 3%-5%.

Hingga tanggal 30 Maret 2016, sehari sebelum kebijakan turunnya harga BBM, Kota Yogyakarta mengalami inflasi sebesar 0,02%. Inflasi yang terjadi pada bulan Maret lalu disebabkan karena adanya kenaikan harga-harga, kelompok bahan makanan naik 0,67%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau naik 0,18%;kelompok sandang naik 0,58%; dan kelompok kesehatan naik 0,64%. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar turun 0,23%; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga turun 0,02%; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan turun 0,93 persen. Inflasi pada kota DIY termasuk dalam kondisi yang masih normal, karena proses naiknya harga barang cenderung diikuti dengan turunnya harga barang sehingga ada keseimbangan dalam perkembangan harga.

Dampak perubahan harga BBM pada kondisi transportasi

Harga BBM yang turun per 1 April 2016 memberikan pengaruh bagi kondisi transportasi di Indonesia, antara lain biaya bis kota dan besaran biaya tiket kereta api. Penulis telah melakukan survey langsung dampak perubahan harga BBM terhadap besaran biaya transportasi Bus Kota pada tanggal 2 April 2016, saat hendak menuju wilayah Malioboro menggunakan Kopata dari wilayah UGM, penulis tetap ditarik biaya dengan harga normal, yaitu Rp4000 tanpa mengalami penyesuaian besaran tarif. Penulis yang bertanya ke kondektur kemudian mendapatkan respons bahwa memang penurunan harga BBM tidak serta merta mengalami penurunan melainkan secara bertahap.

Pola yang sama juga ditemukan pada perubahan biaya tiket kereta api. Dikutip dari harian republika tanggal 12 April 2016, Kereta Api tipe Ekonomi kembali mendapatkan subsidi Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah. Publik terkadang masih menyalahartikan antara PSO dan Subsidi, meskipun PSO merupakan salah satu bagian dari subsidi, keduanya memiliki pengertian yang berbeda.

Public Service Obligation (PSO) adalah biaya yang harus dikeluarkan Negara akibat disparitas/perbedaan harga pokok penjualan BUMN/Swasta yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik), sementara Subsidi  adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara akibat disparitas/perbedaan harga pasar dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. PSO diatur oleh UU RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat 1.

Penurunan ini tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35/2016. Dalam permen tersebut, 20 KA Ekonomi bersubsidi jarak jauh dan sedang mengalami penurunan tarif. Kereta Api (KA) yang mengalami penurunan tariff antara lain KA Logawa Jurusan Purwokerto-Jember, KA Serayu jurusan Purwokerto-Pasar Senen, KA Bengawan jurusan Purwosari-Pasar Senen, KA Gaya Baru Malam jurusan Pasar Senen-Surabaya Gubeng, KA Pasundan jurusan Surabaya Gubeng-Kiara Condong, KA Kahuripan jurusan Kiaracondong-Kediri, serta KA Kutojaya Selatan jurusan Kutuarjo-Kiaracondong. Namun perubahan tarif baru mulai berlaku pada 1 Juli 2016 mendatang. Seiring dengan dekatnya waktu libur lebaran 1437 H yang kira-kira jatuh pada tanggal 6 Juli 2016 mendatang.

Kesimpulan

Harga minyak dunia kembali mengalami kenaikan pada level sekitar US$40 per barrel nya dari sebelumnya berada pada kisaran hingga sekitar US$30 per barrel nya. Pemerintah sebagai penentu dan pemangku kebijakan diharapkan untuk ikut berperan menghadapi kenaikan harga minyak mentah dengan menurunkan harga BBM. Harga bahan-bahan pokok, ketersediaan bahan bakar, dan biaya transportasi umum tentu tidak serta merta mengalami penurunan. Namun penurunan harga BBM ini diharapkan menjadi awal dan mampu menurunkan harga barang dan biaya transportasi, sehingga memberikan dampak positif bagi gairah ekonomi bagi masyarakat Indonesia.


  • 0

EVALUASI DUA TAHUN UKT

Category : Kajian Strategis

14 Mei 2015

 

Pendidikan berperan penting dalam memajukan dan mengembangkan kehidupan bangsa. Komitmen bangsa Indonesia untuk memperjuangkan pendidikan tertuang pada cita – cita kemerdekaan bangsa Indonesia ( Alinea IV UUD 1945) yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Segalabentuk kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus ditinjau untuk mencapai suatu harapan serta tujuan pendidikan nasional. Salah satu kebijakan pemerintah yang perlu ditinjau dan dibahas yaitu mengenai sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kebijakan tentang UKT diterapkan berdasarkan Permendikbud Nomor 55 tahun 2013 yang telah terjadi perubahan pada Permen No 73 tahun 2013. Tujuan diterapkannya sistem UKT adalah untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan seperti ungkapan . Sejak mulai diberlakukanya kebijakan ini, muncul berbagai tanggapan dari kalangan mahasiswa maupun pihak universitas. Begitu pun di FMIPAUGM.

Sebelum sistem UKT muncul, mahasiswa UGM membayar biaya kuliah yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu : Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik( SPMA ), SPP, dan Biaya Operasional Pendidikan ( BOP ).Untuk SPP sebesar Rp 540.000,- / semester ( plus GMC)  dan BOP sebesar Rp 75.000,- / SKS, sedangkan SPMA dibayarkan di awal kuliah. Besaran SPMA berbeda-beda di tiap fakultas dan beberapa jurusan. Ketentuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sarana prasarana yang ada di masing-masing fakultas. Dan besarnya tiap golongan ditentukan berdasarkan kemampuan orangtua. Dengan sistem UKT,mahasiswa hanya perlu membayar satu komponen biaya di awal semester.

UKT sendiri dalam pasal 1 ayat 3 Permendikbud No 55 tahun 2013 adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Biaya kuliah tunggal (BKT) merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri (pasal 1:1) . Dan besaran UKT adalah BKT dikurangi dengan biaya yang ditanggung oleh Pemerintah (pasal 1:4). Artinya dalam UKT ada komponen subsidi dari pemerintah.

Sampai pada detik ini, UKT telah hampir dua tahun bergulir dan sudah dua angkatan memakai sistem UKT yaitu angkatan 2013 dan 2014. Akan tetapi permasalahan UKT yang merugikan mahasiswa kerap kali terjadi, misalnya mahasiswa mendapatkan UKT yang tidak sesuai kemampuan orang tua . Kemudian kisaran nominal UKT yang jauh antara golongan dua dan tiga, tidak adanya SOP tertulis untuk penurunan UKT serta penyebaran informasi dari Universitas tentang adanya penurunan UKT. Lalu jika diakumulasikan biaya pendidikan selama 8 semester, sistem SPMA lebih sedikit daripada UKT.

Untuk pemberian subsidi kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pemerintah memberikan BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) yang besarnya berbeda ditiap PTN. Dimana sejatinya BOPTN diperuntukkan sebagai bantuan pendidikan termasuk biaya kuliah (baca : UKT). Maka seharusnya nominal UKT lebih rendahdari BKT (Biaya Kuliah Tunggal). Pada kenyataannya masih ada UKT  yang melebihi BKT pada beberapa jurusan . Melihat data BOPTN UGM, jumlahnya naik dari tahun 2013 tetapi UKT di tahun 2014 malah naik. Dari sini terlihat masih banyaknya masalah yang terjadi di sistem UKT.

Berdasarkanpenjelasan Dekan FMIPA Drs. Pekik Nurwantoro. M.S., Ph.D , BOPTN FMIPA hanya 3,2 Milyar dari 200 Milyar yang didapat UGM dari pemerintah. Dengan melihat kebutuhan kegiatan belajar mengajardi MIPA yang banyak, seperti adanya praktikum di seluruh prodi yang membutuhkan bahan praktikum yang mahal dan perawatan alat – alat praktikum . Maka jumlah BOPTN yang diterima MIPA memang dirasa kurang.

Selain itu , sistem UKT masih memberikan kekhawatiran bagi mereka yang berada di semester akhir yang hanya mengambil beberapa SKS saja, tetapi harus membayar biaya layaknya mengambil SKS penuh.

 

Mahasiswa mendapatkan UKT yang tidak sesuai kemampuan orang tua

Perihal ini lumayan sering terjadi di lapangan, di mana ada mahasiswa yang mendapat golonganUKT yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Kesalahan bisa datang dari pihak mahasiswa dan dari fakultas atau universitas. Dari mahasiswa bisa terjadi karena salah memilih kelompok penghasilan orang tua data saat mengisi form pendaftaran, kemungkinan ada indikasi pemalsuan data sehingga universitas membuat keputusan pemberian UKT maksimal atau bisa saja karena kurang berkomunikasi dengan orang tua, mahasiswa tersebut memilih kelompok penghasilan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, akibatnya UKT yang didapat tidak sesuai. Lalu di pihak universitas bisa terjadi kesalahan pada sistem informasi.

Lebih lanjut yang masih membuat keresahan adalah seluruh mahasiswa yang diterima melalui jalur Ujian Mandiri UGM dikenakan UKT maksimal. Kejadian ini terjadi saat mahasiswa baru FMIPA angkatan 2013 masuk, seluruh mahasiswa yang melalui UM UGM dikenakan UKT 5. Hal tersebut sangat disayangkan karena tidak semua mahasiswa yang masuk lewatUM UGM berasal dari ekonomi mampu.

 

Kisaran nominal UKT yang jauh antara golongan dua dan tiga

Untuk UKT tahun 2014 di FMIPA, golongan 2 sebesar Rp 1.000.000 dan golongan 3 sebesar Rp 4.250.000,- untuk prodi Matematika, Statistika, Kimia, Fisika, Geofisika, Elins . Untuk Ilmu Komputer, golongan 2 sebesar Rp 1.000.000 dan golongan 3 sebesar Rp 5.700.000,-. Dan dalam range penghasilan orang tua, golongan 2 untuk  penghasilan Rp 500.000,- sampai Rp 2.000.000,- dan golongan 3 untuk orang tua dengan penghasilan Rp 2.000.000,- sampai Rp 3.500.000. jika kita lihat lebih lanjut, mahasiswa dengan penghasilan orang tua antara 2 juta dan 3,5 juta akan mendapatkan UKT golongan 3 yaitu sebesar 4,25 juta dan khusus prodi Ilmu Komputer mendapat 5,7 juta.  Hal ini berarti mereka harus menggunakan penghasilan sebulan untuk membiayai kuliah anaknya bahkan lebih . Dan yang aneh adalah selisih UKT golongan 3 dan 4 hanya sedikit, yaitu Rp 500.000,- dan untuk prodi Ilkom sebesar Rp 700.000. Maka diperlukan perbaikan dalam kisaran UKT baik itu antara golongan 3 dan 4 dan kisaran lainnya. Kalau perlu penambahan golongan sampai VIII seperti tertera di Permen No 73 tahun 2014.

 

Tidak adanya Standard Operational Procedure ( SOP ) tertulis untuk penurunan UKT

Dari kasus beberapa orang yang akhirnya dapat diturunkan UKT-nya maka pada dasarnya mahasiswa memiliki hak untuk menurunkan UKT jika dirasa tak sesuai dengan kemampuan. Tetapi UGM tidak memberikan SOP tertulis  , menjadikan mahasiswa tidak tahu menahu tentang haknya untuk dapat menurunkan UKT jika tak sesuai kemampuan.

Tentang perbandingan dengan sistem sebelumnya SPMA dan BOP, kami tidak menyarankan agar kembali ke sistem sebelumnya . Karena semangat diadakannya UKT pun sebenarnya baik yaitu untukmembantu mahasiwa. Akan tetapi, dalam prakteknya masih saja terdapat banyak masalah. Maka diperlukan banyak perbaikan di sistem ini. Termasuk pertimbangan biaya kuliah di semester-semester akhir.

Oleh karena itu, kami menuntut beberapa hal kepada pihak-pihak terkait ( Dekanat FMIPA dan Rektorat UGM serta Pemerintah) , antara lain :

  1. Optimalisasi pembagian BOPTN untuk tiap tiap fakultas
  2. Pemvalidan data agar tak terjadi kesalahan penempatan golongan UKT
  3. Penambahan golongan UKT dan perbaikan range UKT antar golongannya
  4. Pembuatan SOP tertulis dari UGM tentang mekanisme penurunan UKT

Departemen Kajian Strategis

BEM KM FMIPA UGM


  • 0

(OPINI) Titik Semu dalam Kabut Asap

Category : Kajian Strategis

1908.25.Foto-Siswa-Kabut-Asap

BEM KM FMIPA UGM, 29 September 2015

Lagi-lagi, sejumlah wilayah di Riau, Kalimantan, dan Sumatra kembali dilanda fenomena timbulnya kabut asap. Empat puluh delapan tahun silam, 2 November 1967, KOMPAS memberitakan, ”Palembang Diselimuti Kabut Tebal”. Kini, setelah hampir setengah abad, bencana asap itu masih saja terjadi, bahkan kian meluas di sejumlah wilayah di Indonesia dan negara tetangga. Kabut asap sejatinya sudah seperti event tahunan yang ditunggu oleh sejumlah media mainstream untuk diberitakan, tak terkecuali dengan tahun ini yang bahkan dimeriahkan oleh kehadiran badai El-Nino. Kabut asap diduga berasal dari pembakaran lahan yang tak disertai dengan nurani. Pelaku pembakaran lahan disinyalir berasal dari oknum perusahaan dan masyarakat adat. Para aktivis lingkungan memvonis bahwa perusahaan kapitalis lah yang bertanggung jawab atas hal ini, sedangkan pihak perusahaan berdalih masyarakat lah yang secara legowo membakar lahannya sendiri, dan pemerintah pun masih menikmati perdebatan sengit tersebut.

Dibalik kabut asap pun ada penyebab yang tak kunjung menuai titik temu. Penyebab yang menjadi titik sorot media hanyalah seputar pembakaran hutan. Namun sebenarnya ada penyebab terselubung lain yaitu mengenai UU RI nomor 32 tahun 2009 pasal 69 yang melegalkan pembakaran hutan maksimal 2 hektar. Fakta ini tentu menuai banyak tanda tanya karena sangat tidak signifikan dengan upaya untuk menuntaskan permasalahan kabut asap. Ketidaksikronan juga dapat ditemui pada kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang mengintegrasikan menteri kehutanan dan menteri lingkungan hidup dalam satu fungsi. Padahal jika ditelisik lebih jauh, menteri kehutanan dan menteri lingkungan hidup tersebut ibaratkan 2 kerajaan yang memiliki banyak kadipaten dan strutur-struktur kerajaan yang selama ini telah nyaman bekerja dibawah sistem 1 kerajaan saja. Sehingga kericuhan dapat terjadi jikalau belum adanya sistem yang mengakomodir 2 kementerian tersebut untuk bekerja saling bahu-membahu. Salah satu permasalahan yang timbul akibat penggabungan 2 kemenetrian tersebut adalah ketidaksempurnaan UU nomor 32 tahun 2009 pasal 21 tentang kriteria baku kerusakan lingkungan yang berdampak pada berlindungnya para pemilik lahan terhadap ketidaksempurnaan undang-undang tersebut. Salah satu substansi dari UU tentang kriteria baku kerusakan lingkungan yang perlu dibenahi yaitu mengenai batas ambang kriteria kerusakan yang tidak melibatkan manusia sebagai subjeknya. Misal saja, jika pada UU kriteria baku kerusakan lingkungan dijelaskan bahwa batas ambang pencemaran udara yaitu 80 maka ketika terjadi peristiwa pembakaran lahan yang dilakukan oleh suatu oknum masih mencapai batas 70 namun telah meresahkan masyarakat bahkan sampai merenggut korban, oknum tersebut tidak akan dikenai sanksi karena berdasarkan UU batas 70 belum mencapai batas ambang kerusakan lingkungan. Peraturan tersebut tentunya sangat tidak manusiawi sehingga diharapkan adanya perekonstruksian terhadap peraturan tersebut serta penegasan terhadap pelaku pelanggaran.

Selain itu penyebab yang tak kalah pentingnya untuk ditelisik lebih jauh adalah langkanya aksi melindungi lahan gambut. Menurut data Titik api aktif NASA pada platform Global Forest Watch Fires, ada sekitar 38 % lahan gambut yang terbakar di Riau. Padahal menurut data dari Peta Atlas dan Distribusi Lahan Gambut di Indonesia,ada 20,6 hektar lahan gambut di Indonesia yang menyimpan 3.300 ton gas karbon per hektarnya dan dapat diperkirakan saat pembakaran dilakukan di lahan gambut maka lahan gambut akan menyimpan panas hingga kedalaman 30 meter. Layaknya pengetahuan yang terdiam dalam ruang vakum, informasi tersebut terabaikan oleh masyarakat umum. Paradigma masyarakat telah mengakar kuat bahwa membuka lahan dengan cara membakar lebih terjangkau dibanding membuka lahan dengan cara menebang. Namun tak bisa dipungkiri bahwa paradigma tersebut harus ditepis oleh fakta yang semakin miris saja. Adapun fakta yang telah diungkapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa titik panas ( hotspot ) semakin banyak ditemukan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Senin 14 September lalu, jumlah titik api di Sumatra mencapai 1,143, meningkat dari 944 titik api pada hari sebelumnya sedangkan titik api di Kalimantan terdeteksi sebanyak 266 titik, naik dari 222 titik pada hari sebelumnya.

Kabut asap pun sebenarnya tidak akan terlalu diindahkan oleh masyarakat umum manakala tidak timbul efek domino yang menyertainya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Kepala Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru, pada awal September yang lalu jarak pandang di kota Pekanbaru dan Pelalawan hanya 200 meter. Bahkan Bandara Syamsuddin Noor di Banjarmasin -dan sejumlah bandara yang lain- pun mengalami sejumlah penundaan penerbangan akibat jarak pandang yang terlampau pendek. Bukan tidak mungkin jika kondisi ekonomi daerah yang terkena asap akan mengalami kerugian cukup besar. Jika berkaca pada kerugian yang dihitung pada bulan Februari-April 2014 di provinsi Riau saja sudah mencapai 20 trilyun rupiah, setidaknya hal itu yang disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho. Padahal titik panas (hotspot) untuk kebakaran tahun ini jauh lebih banyak dan menyebar dibandingkan tahun lalu, bahkan Kalimantan –sebagaimana yang telah disebutkan- juga terkena dampaknya.

Selain meggoncang perekonomian setempat, jangan lupakan dampak buruk yang lebih penting bagi manusia, yaitu kesehatan. Berdasarkan keterangan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama,seseorang dapat mengalami sesak napas dan infeksi paru jika terpapar kabut asap secara langsung dan terus-menerus dalam jangka waktu lama. Asap tersebut juga dapat menyebabkan iritasi lokal pada selaput lendir di hidung, mulut, dan tenggorokan. Tak hanya itu, asap kebakaran hutan juga menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga pneumonia. Bahkan data dari Dinas Kesehatan Riau menyebutkan, hingga awal September saja, sebanyak 9.386 orang terjangkit penyakit akibat paparan asap. Adapun jumlah pasien penderita saluran pernapasan atas (ISPA) sebanyak 7.312 orang, asma 296 orang, pneumonia 290 orang, iritasi mata 485 orang, dan iritasi kulit 903 orang.

Terlepas dari dampak marabahaya dari asap tersebut, ada hal yang cukup mengganjal mengingat kita seperti tupai yang jatuh –setidaknya- 15 kali di lubang yang sama (Jika hal ini mengacu pada data dari World Resources Institute yang mengamati titik api sejak 1 Januari 2001, belum lagi jika ada kebakaran sebelum tahun tersebut). Benang merah yang berusaha ditarik dan diluruskan nyatanya tetap rumit saja. Meski regulasi pemerintah sudah ada, tetap saja banyak pihak mencari kambing hitam di balik peristiwa tahunan ini. Tak ada pengimplementasian aksi satu hati untuk perubahan yang katanya dinanti-nanti. Malah semacam ada titik yang semu ketika fokus permasalahan sudah akan mengetahui siapa pelaku di balik ini semua. Ketika kita semua sedang sibuk menjadi pahlawan untuk membantu saudara kita korban asap di sana, sang pelaku pun membutakan kita dengan siasatnya untuk mencegah datangnya pahlawan yang sebenarnya, yakni sang pencegah kebakaran itu sendiri yang berjalan tanpa sorot lampu media.

Departemen Kajian Strategis

BEM KM FMIPA UGM


  • 0

Ekspektasi, Bukan Halusinasi

Category : Kajian Strategis

Seperti yang kita ketahui, Gedung C menjadi isu yang paling hangat saat ini.  Gedung yang sejak tahun 2011 terbengkalai menjadi lahan kosong ini pembangunannya akhirnya terealisasikan pada bulan Mei 2015.

Jika ditengok ke belakang sesuai dengan perencanaan dari pihak universitas, penataan fakultas-fakultas tersebut dibagi sesuai klasternya. Klaster kesehatan dibangun dalam satu blok, kluster sains satu blok dan sebagainya. Jika dilihat dari hal tersebut, MIPA Selatan (Milan) termasuk di dalam kluster vokasi.

Di sisi lain, banyaknya jumlah mahasiswa MIPA membuat fakultas kita ini kekurangan gedung perkuliahan. Untuk mahasiswa S-1, banyaknya mahasiswa diatasi dengan pengurangan kuota penerimaan mahasiswa. Dari yang tahun lalu menerima mahasiswa sekitar 800, kini tinggal 640 mahasiswa. Sedangkan untuk mahasiswa S-2 dan S-3, pihak fakultas tidak bisa mengendalikan jumlah mahasiswanya.  Sehingga pada tahun 2008-2009, FMIPA membangun gedung S-2 dan S-3 menggunakan dana pribadi dibantu dengan mahasiswa dan dosen. Awalnya, pihak fakultas berusaha untuk memindahkan Milan ke Mipa Utara (MU) dengan konsep yang sama.  Tetapi, karena sistem pembayaran mahasiswa berubah menjadi UKT, skema pemindahan Milan ke MU menjadi drop.

“Read More”

  • 0

Negarawan Muda

Category : Kajian Strategis

Bukanlah negarawan bila hanya duduk diam tanpa kontribusi untuk masyarakat sekitar.

Diskusi Negarawan Muda telah dilaksanakan pada Rabu (25/3) lalu dan bertempat di ruangA1-06 dan A1-07. Diskusi ini merupakan hasil kerjasama antara Lembakga Beasiswa Aktivis Nusantara (Bakti Nusa) UGM dan BEM KM FMIPA.  Tak mengherankan bila narasumber yang dihadirkan ialah para penerima beasiswa tersebut seperti Ahsan Ramadhan, Ekamara A. Putra, Fadjar Mulya, Gisca Ajeng, Irma Novikawati, dan Shoim Mardiyah.

“Read More”