Category Archives: Advokasi

  • 0

APA BEDANYA PENURUNAN UKT DAN PENANGGUHAN UKT??

Category : Advokasi

PENURUNAN UKT adalah proses pengurangan UKT, misalnya dari UKT 3 (Rp.4.250.000) menjadi UKT 2 (Rp.1.000.000).

PENANGGUHAN UKT adalah proses penundaan pembayaran UKT. misal: UKT yang seharusnya dibayar tanggal 16 Juni menjadi dibayar tanggal 16 Juli. Hal ini pun butuh proses serta syarat tertentu 🙂

Dan untuk saat ini Kami hanya dapat melayani PENANGGUHAN UKT.

Semoga dapat dipahami. Terima Kasih


  • 0

TEORI YANG TERUS MEMBUDAYA

Category : Advokasi

lOleh Hasti Unggul P. Saya baru saja terbangun, entahlah tiba-tiba tidak bisa memejam lagi. Tinggal menuju fajar menyongsong sambil memikirkan banyak hal seputar kampus. Tentang organisasi yang sepertinya masih berumur jagung karena terus melalui tahap pencarian jati diri, akademik yang baru saja menghantam sisi terdalam nurani, tapi sudahlah sedang ingin membicarakan persoalan yang pertama.

Sebagai mahasiswa MIPA yang biasa saja, saya cukup mengenal kampus yang digadang-gadang akan melahirkan banyak ilmuwan sebab sejak awal masa orientasi selalu saja hanya benih kasus ilmuwan yang disajikan. MIPA adalah kampus yang sangat ramai, tiap sudut selalu ada gerombolan dan beberapa anak sedang bertukar penyelesaian rumus, reaksi ataupun aliran arus. Tidak cukup hanya itu, MIPA juga ramai saat acara bertemakan Nasional dan seputar ilmu pengetahuan. Bangga rasanya memiliki euforia kampus yang dipenuhi calon Ilmuwan negeri ini.

Dulu saat pertama kali masuk, saya sempat mendengar sebutan “Kampus Pesantren” untuk MIPA. Pendek kata, saya mengira karena gedungnya yang mungkin akan masuk barisan museum berharga di Indonesia. Tapi, sekarang saya tidak menemukan lagi seolah sebutan itu sedang mengudara saat Pesantren beralih menjadi Teori Paten. Sebab terkadang ada beberapa keresahan yang sampai detik saya menulis ini belum sanggup terpecahkan. Ceritanya, ada dua organisasi di MIPA yang terlihat sebagai Koordinator yang tugasnya mengharmoniskan atau lebih tepatnya memperjuangkan dan minimal menyampaikan aspirasi mahasiswa MIPA ke pihak yang berwenang.

Secara terlihat kasap mata, dua organisasi ini ternyata memiliki kekurangan menggiring mahasiswa MIPA untuk berpartisipasi dan minimal ikut serta dalam setiap acara yang diadakannya. Diperlukan publikasi ekstra keras bahkan tuntutan wajib ikut meski undangan formal nyaris selalu tak pernah absen disebar hanya untuk dapat membuat setiap apapun yang diselenggarakannya menjadi ramai. Setelah dianalisis, sebenarnya bukan fungsi utama saat koordinator terlalu sibuk bahkan ngotot menyelenggarakan acara walaupun sesekali dibutuhkan setidaknya bertujuan untuk mengetahui, mewadahi dan menjaring suara anak MIPA.

Ada lagi yang unik, ketika diskusi bahkan evaluasi terkait kinerja koordinator justru sepi pengunjung dan nyaris tidak ada kritik dan saran yang berarti apalagi tujuannya memperbaiki. Lembaga ini selalu dinilai stagnan dan miskin inovasi, sebaliknya akan dinilai berhasil saat aspirasi MIPA yang sifatnya universal dan syah menjadi kepentingan seluruh mahasiswa berhasil direalisasikan meski perjuangannya minim dukungan.

Akhir-akhir ini terdengar wejangan bahwa koordinator sedang kehilangan tujuannya, keduanya sama-sama belum mengerti tugas dan fungsinya bagi MIPA. Tapi, tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi sebab kepedulian MIPA akan masa depan koordinator nyatanya sangatlah kurang. Bagaimana tidak, dengan fungsi dan kadar keberhasilan yang bisa dibilang tidak mudah untuk tercapai, justru membuatnya tak henti mencari cara agar minimal dipertahankan keberadaannya. Sibuk beradu alasan, mengakui sedikit banyak kesalahan, tapi setelahnya hanya terus diulang dan tak ada perubahan sebab takut kena semprot senior yang “katanya” telah susah payah memperjuangkan.

Tak ada resolusi yang menawan untuk tahun ini, semuanya biasa seperti keberadaan saya di kampus MIPA. Pantaslah saat akhirnya beberapa kali digoncang karena kurang kerjaan yang tidak ramah lingkungan. Menempel banyak kertas yang dianggap masalah besar sebab menghabiskan stok pohon untuk ditebang. Padahal tanpa kertas, mungkin sejak dulu tak kan ada perlawanan yang diakui atau tidak, berhasil memberikan perubahan dan keberhasilan memperjuangkan aspirasi. Saat asyik membuat cibiran, dalam diam mengapa tak bubarkan saja pabrik kertas? Kemudian selesai.

Dalam sebuah perenungan, saya menemukan beberapa titik perhelatan perang batin. MIPA cenderung kurang tertarik dengan diskusi masalah negeri sebab outputnya selalu tidak memberi kejelasan. MIPA ramai dengan kontroversi, masalah teori yang mengundang lantas memancing pengunjung sosial media berdebat kusir dan itu saja, ekspektasi MIPA akan keberhasilan lembaga yang dianggap menjadi Koordinator jarang diimbangi dengan partisipasi berupa dukungan ide, gagasan bahkan pengajuan kritik yang disertai saran untuk terwujudnya perubahan atas nama saling bekerja memperjuangkan aspirasi dan perbaikan seputar sistem akademik, birokrasi serta layanan fasilitas yang menjadi sebuah keluhan atau sepatutnya disempurnakan.

Pasti akan ada orang yang selalu menyatakan setiap orang punya cara masing-masing untuk berkontribusi dan menyalurkan harapan untuk kebaikan. Dan banyak dari mereka hanya sibuk terus mencibir dan tidak diimbangi dengan solusi yang minimal ditawarkan. Setelah menulis, saya memimpikan andai setiap memperjuangkan dan proses advokasi aspirasi MIPA seramai saat tiap Jurusan saling adu kekuatan suporteran. Semoga~


  • 0

Kenapa Harus Aksi?

Category : Advokasi


  • 0

Corat-Coret tentang ADVOKASI

Category : Advokasi , Tak Berkategori

Setiap orang di dunia pasti mempunyai masalahnya masing – masing dan setiap masalah pasti selalu ada jalan keluar serta penyelesaiannya. Penyelesaian yang kongkrit terkadang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Manusia adalah penuntut umum yang amatir, seringkali dia tidak puas dan selalu merasa kurang. Apabila tonggak titik temu penyelesaian sudah ada rasanya ada keberpihakan yang kurang terasa. Lalu apakah yang harus kita lakukan, banyak masalah di bumi manusia ini yang semestinya ada feedback untuk menjadi tidak rumit namun menjadi ruwet dan carut marut karena ulah manusia itu sendiri. Ketika ada sebuah pernyataan:

“Kalian pemuda, kalau kalian tidak punya keberanian, sama saja dengan ternak karena fungsi hidupnya hanya beternak diri.”

Maka, disinilah peranan kita, mau tidak mau dan tidak dipungkiri, kita adalah PEMUDA. Bukan hanya faktor usia yang masih muda atau dandanan dan trendnya yang mengikuti arus zaman, tapi harus disadari bahwa kitalah harapan bangsa ini, bangsa Indonesia tercinta. Peranan kita bukan saja sebagai pelaksana dan pelaku pendidikan yang idealis, bukan saja sebagai pengembang modernisasi yang dinamis, namun kitalah agen of change dari bangsa yang sedang dilematis dengan berbagai krisis yang menimpanya ini. Bukan hanya itu kalau mau bercermin lagi kita adalah salah satu aset penduduk bangsa yang paling penting, ini bukan sedang berbangga diri atau merasa “geer”, tapi coba kita berbenah bersama – sama.

Oke, mari melayang …

Sebelum bangsa ini meraih dan meniti kemerdekaan yang memang sampai saat ini belum benar – benar bisa dirasakan secara nyata, tapi apa mau dikata kita memang sudah merdeka tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, peranan pemuda sudah sangat dirasakan kontribusinya terhadap bangsa, pada tahun 1908 Budi Utomo memulai pergerakan Nasionalnya, pada tahun 1928 Sumpah Pemuda menjemput persatuan dan kesatuannya, lalu hasil nyatanya yaitu 1 hari sebelum Indonesia dinyatakan merdeka, pemuda jugalah yang berperan besar, sampai akhirnya bangsa yang telah lama menempuh berbagai perjuangan ini meraih sebuah kata “MERDEKA”. Tidak sampai disini, merdeka belum tentu tidak ada masalah dalam bangsa yang terus melanda, justru berbagai ujian datang lagi, Indonesia memang negara tertegar di dunia, mari berbanggalah! Setelah merdeka, mungkin bisa dibilang ada part – part sejarah bangsa ini yang konotasinya bisa dibilang mengharukan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Reformasi hingga sekarang ini. Reformasi. Whats for???

Mudah memang mengatakan Reformasi, namun nyatanya beribu pemudalah yang memperjuangkan hal ini, bertaruh nyawa bersama – sama mengepung gedung MPR karena kekuasaan yang dirasakan tidak sistematis, kemerdekaan yang ada dihujani dengan ketidakadilan, Pemerintah berjalan secara sepihak, dan apa lagi??? Ketika sekarang reformasi itu sudah ada digenggaman tangan, tetapi masalah pun belum selesai, sistem Pemerintahan seolah menjadikan rakyat sebagai taruhannya. Apa kita akan terus diam atau hanya akan terus belajar mendapat nilai terbaik di kelas, atau malah menghindar *baca: pecundang* ???

Mari merangkai kata, mari menulis, mari bercerita, mari mengubah bangsa, mari memajukan bangsa, dan satu kata untuk semua itu: A-D-V-O-K-A-S-I.

Berbicara tentang advokasi, maka kita berbicara tentang suatu pembelaan, keberpihakan, kepahaman dan keikhlasan. Lalu pada siapa kita akan berpihak??? Yaa, tentu saja pada rakyat . Rakyat pasti akan menang, rakyatlah ikon negara yang menjadi tujuan utama suatu sistem Pemerintahan. Oke, hai advokasi, mari kita terus bersahabat, melekatlah engkau pada setiap insan pemuda bangsa Indonesia ini.

Maka, ketika birokrasi mempertaruhkan sebuah keadilan, disinilah advokasi datang. Malaikat rakyat yang minoritas tapi sangat berintegritas.

Advokasi tidak selalu berkaitan dengan aksi yang mungkin slalu berkonotasi anarkis, tapi advokasi merupakan implementasi suatu idealisme yang mengantarkan pada keberpihakan pada rakyat yang tertindas, rakyat yang seharusnya dapat dijamin kehidupannya oleh negara, rakyat yang kepentingannya tidak tersalurkan, rakyat yang penderitaannya belum berakhir, rakyat yang selama ini menjadi pertaruhan kejayaan bangsa.

Pemuda, jangan hanya bicara, pemuda jangan hanya berkata – kata, pemuda rangkullah rakyat, satukan idealisme, musnahkan ketidakadilan, hilangkan krisis negara, nyatakan kemerdekaan yang sesungguhnya dan jayakan tanah air Indonesia 🙂

-o0o-

Written by: Hasti Unggul Pambudi


  • 0

Menulis Sebagai Bagian dari Pergerakan Mahasiswa

Category : Advokasi , Tak Berkategori

“Jika suaraku hanya getarkan tirani, maka tulisanku bisa hancurkan tirani”

-Anonim-

 

Tulisan sebagai curahan ide-ide kaum intelektual merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia pergerakan. Sejarah perjuangan bangsa ini tak terlepas dari buah pemikiran kaum intelektual zaman dahulu. Buah pemikiran inilah yang disalurkan lewat tulisan yang masih dapat kita kenang betapa hebatnya dampak dari tulisan-tulisan mereka. Contohnya tulisan Abdul Rivai dalam Koran Bintang Timoer, isinya menelanjangi kebusukan kolonialisme Belanda dan muncul sebagai penyokong pergerakan pemuda Indonesia di Belanda, kemudian tulisan Soewardi Suryaningrat dengan tulisannya “Als ik een Nederlander was” yang memprotes niat pemerintah Hindia Belanda untuk mengumpulkan sumbangan dari pribumi untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis, selanjutnya novel “Max Havelaar” menceritakan nasib buruk rakyat yang terjajah karya Multatuli atau lebih dikenal dengan Douwes Dekker. Tulisan-tulisan tersebut merupakan kumpulan ide-ide kaum intelektual yang mendorong negeri ini terbebas dari kesewenang-wenangan. Jika kita ambil sisi lain dari tulisan-tulisan tersebut, selain memperjuangkan ide-ide penulis, tulisan juga memberi kehidupan lain bagi penulisnya sekalipun mereka telah tiada sehingga muncullah adagium “Aku menulis, aku berjuang, aku abadi”. Ide-ide mereka yang tersalur dalam tulisan itu sampai sekarang masih kita gunakan sebagai referensi dalam pergerakan.

Krisis Penulis Muda

Dewasa ini, budaya menulis mulai memudar ditelan oleh pragmatisme kehidupan. Mahasiswa sebagai bagian dari kaum intelektual muda banyak memilih memfokuskan diri meningkatkan nilai akademik saja daripada menulis tentang isu-isu social masyarakat. Memang kewajiban seorang pelajar/mahasiswa adalah belajar dan meningkatkan kualitas akademik diri. Akan tetapi, mahasiswa merupakan bagian dari kategori masyarakat kelas menengah juga harus ikut memikirkan kehidupan rakyat yang sering disiksa oleh kebijakan-kebijakan orang kelas atas (elit-birokrat). Padahal, tulisan-tulisan kaum intelektual muda inilah sebagai motor penggerak perubahan dan penyalur aspirasi rakyat tertindas. Adapun mahasiswa yang sadar dan peduli akan kondisi ini namun sulit untuk menuangkan ide-ide mereka dalam tulisan. Mahasiswa mulai lupa bahwa gagasan dalam tulisan dalam sejarah dapat menumbangkan rezim pemerintah yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, intelektualitas mahasiswa jangan hanya dipendam, tetapi dituangkan dengan tulisan, karena intelektualitas kaum muda memiliki keberanian berpihak kepada kebenaran dan mengandung semangat perubahan dan progresivitas.

 

Menumbuhkan budaya menulis sebagai bagian dalam pergerakan mahasiswa

Dalam perspektif sejarah, tak diragukan lagi bahwa tulisan mempunyai kekuatan yang sangat hebat dalam dinamika social-politik di negara ini. Bukan hanya perang fisik saja yang mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan namun, tulisan-tulisan yang tercipta dari pemikiran kaum intelektual bangsa ini juga ikut menumbangkan kesewenang-wenangan kolonialisme dan imperialisme yang membelenggu negeri ini sejak ratusan tahun sebelumnya. Budaya menulis inilah yang harus dikembangkan sebagai salah satu bentuk perjuangan dalam pergerakan mahasiswa. Menulis pun tidak hanya sekedar menulis. Dalam dunia pergerakan mahasiswa, menulis harus memiliki karakter yang jelas sebagai bagian dari perjuangan dan simbol dari pergerakan. Konsekwensinya, tulisan pergerakan harus kritis, aspiratif dan kontributif.


  • 0

Mengenal dan Merasakan Advokasi

Category : Advokasi , Tak Berkategori

Ditulis Oleh Meisha Ayu Ardini, Kepala Departemen Advokasi BEM KM FMIPA UGM 2012

Dalam kamus hukum, kata advokasi adalah kata kerja dari kata benda advocaat (belanda) yang berarti penasehat hukum, pembela perkara atau pengacara. Advokasi sendiri bisa diartikan sebagai proses pembelaan suatu perkara dalam koridor hukum yang berlaku. Kebanyakan mahasiswa, bila mendengar kata ‘advokasi’ seringnya akan berpikiran kearah tindakan revolusi. Namun bagi seorang aktivis kampus (dalam hal ini, pengadvokasian yang dilakukan oleh sebuah departemen dalam BEM/LEM/DEMA/organisasi kemahasiswaan di kampus) advokasi adalah proses mempengaruhi dan mengubah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrat tanpa pertimbangan keadilan atas hak manusia lainnya.

Advokasi bukanlah revolusi. Advokasi yang sesungguhnya memuat nilai kepedulian kepada sesama, seorang aktivis advokasi hendaknya memegang sebuah idealisme bahwa sebaik-baiknya advokasi adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika pada suatu titik tertentu, sebuah organisasi yang mengampu fungsi pengabdian dengan sebuah Departemen Advokasi didalamnya sudah mengalami kemandulan dalam memberi manfaat, maka boleh saya sarankan: bubarkan saja organisasi itu.

Hal yang ingin saya bahas disini bukanlah Advokasi Hukum secara mendalam dan detail, karena tidak ada kompetensi dalam hal terkait bagi seorang mahasiswa Jurusan Kimia yang bahkan bertitel sarjana pun masih belum. Saya hanya ingin berbagi sedikit pemahaman dan pengalaman saya menjadi seorang aktivis advokasi selama dua tahun mengenyam pendidikan S-1 di UGM, sebuah kampus (yang katanya) kerakyatan.

Sebuah organisasi kemahasiswaan, sebut saja BEM, didirikan dan sampai saat ini tidak (atau belum) dibubarkan karena diharapkan oleh sebagian mahasiswa lainnya dapat menjalankan fungsi Advokasi secara optimal, jauh mengungguli fungsi Event Organizer, aksi, kajian, dll (Riset BEM KM UGM 2008). Ekspektasi yang berlebihan terhadap fungsi Advokasi sangat terlihat dalam banyaknya pengaduan yang muncul terutama saat penerimaan mahasiswa baru, pengaduan paling banyak menyoal biaya kuliah yang tidak terjangkau, pengaduan mengenai semakin sulitnya akses untuk menjangkau pendidikan berkualitas dengan biaya murah, pengaduan ribetnya birokrasi yang mesti ditempuh untuk mahasiswa miskin, dan lain sebagainya.

Mengapa perlu ada Advokasi?

Gerakan advokasi di UGM lahir dikarenakan keprihatinan mahasiswa melihat semakin menjauhnya UGM dari visi kerakyatannya yang menyebabkan aksesibilitas rakyat untuk menimba ilmu di UGM menjadi terbatas. (Mahaarum, 2007)

Agar maksud yang hendak saya sampaikan lebih tepat sasaran mengenai perlunya advokasi di UGM, ada baiknya saya membagi sebuah kisah unik, yang mungkin boleh juga dibilang agak menjengkelkan pada liburan semester ganjil ini. Pengalaman seputar kacaunya sistem registrasi mahasiswa UGM terjadi pada saat saya hendak membayar SPP di bank Mandiri Kota Blitar hari Rabu, 30 Januari 2013. Saya cukup terkejut saat teller bank menyebutkan jumlah tagihan yang harus saya bayarkan semester ini adalah Rp. 2.040.000,00 dengan rincian biaya BOP semester V Rp. 1.500.000,00 dan SPP Semester VI Rp. 540.000,00. Hendak protes pada si mas-mas teller kalau saya semester lalu mendapatkan beasiswa BOP, tapi akhirnya saya urungkan. Toh, si mas-mas itu cuman pegawai bank biasa yang kalau saya ceritakan pun nggak akanngeh apalagi sampai bisa mengembalikan jumlah tagihan ke nominal semula. Lagipula kalau saya ngocehkepanjangan bisa-bisa ibu-ibu dibelakangan saya ngamuk karena akan nambah panjang antrian.

Oke, singkat cerita akhirnya saya putuskan untuk membatalkan pembayaran karena ya memang waktu itu cuma bawa uang pas. Pada saat hendak menuju pintu keluar saya bertemu dengan teman satu fakultas yang juga hendak membayar SPP, kebetulan juga dia mendapatkan beasiswa BOP. Namun, dia tidak mendapatkan tagihan BOP seperti halnya yang terjadi pada saya. Tagihannya ya hanya sebesar Rp. 540.000,00 untuk biaya SPP. Setelah nanya-nanya sedikit, ternyata semester kemarin dia membayar BOP tepat waktu. Bulan November waktunya mbayar BOP, dia bayarkan. Lalu Desember keluar pengumuman penerima beasiswa BOP, uangnya dikembalikan oleh pihak UGM.

Hal sebaliknya terjadi pada saya, karena saya biasa dapat beasiswa BOP dan sepertinya semester ini bakalan dapat lagi, maka saya sengaja tidak membayar BOP untuk semester lalu. Toh saya pikir nggak akan ada masalah seperti ini. Akhirnya, awal Desember saya inisiatif menanyakan ke salah seorang petugas akademik fakultas mengenai SK Penerima BOP karena tak kunjung turun juga, akhirnya diberikannya danalhamdulillah saya mendapatkan beasiswa tersebut. Karena sudah pasti dapat beasiswa, saya nyantai, hidup saya ya nggak ada masalah dan kuliah ujian berlanjut seperti biasa. Namun, petaka akhirnya datang saat pembayaran SPP untuk semester VI ini. Setelah saya cek ke kadept Advokasi yang sekarang, ternyata dia juga banyak menerima pengaduan yang seperti saya. Pilihannya ya hanya dua, yang pertama membayarkan tagihan sesuai yang diminta dan akan dikembalikan kemudian setelah saya membawa bukti slip pembayaran, atau pilihan kedua kembali lagi ke Jogja di tengah-tengah liburan kemudian menghadap ke Dirkeu agar tagihan BOP dihapus. Saya hanya bisa menghela nafas, sedikit menggerutu, ”Ada-ada saja nih ulah UGM nyusahin mahasiswa”. Pertimbangan saya, waktu pembayaran SPP tinggal 2 hari lagi sehingga tidak memungkinkan untuk kembali ke Jogja secepatnya, yang ada akhirnya nanti saya jadi telat bayar SPP dan akan semakin menambah keribetan kalau harus izin akademik, dilempar sana-sini dulu agar bisa KRS-an. Males banget kan?

Mungkin pengalaman saya beberapa hari yang lalu hanya salah satu dari sekian banyak pengalaman-pengalaman mahasiswa tidak mampu lainnya yang juga harus dihadapkan pada ribetnya berurusan dengan birokrasi. Pada posisi ini, saya hanya sedikit beruntung karena setidaknya tau harus bagaimana, kebetulan bertemu teman dan kemudian harus menghubungi siapa. Bayangkan bagaimana dengan seorang mahasiswa dari daerah nun jauh dari kampus UGM, seperti Aceh, Papua, Maluku, atau Nusa Tenggara, yang misalkan baru mempunyai kesempatan pulang kampung semester ini, kemudian mengalami hal yang sama seperti yang terjadi pada saya, dan kebetulan juga dia tergolong mahasiswa tidak mampu. Bisa jadi dia akan panik karena harus mendapatkan uang lebih dari 2 juta dalam waktu hanya 2 hari. Bila dia juga memiliki opsi yang sama dengan saya juga, apakah dia harus pulang saat itu juga ke Jogja untuk menyelamatkan studinya? Untuk itulah Advokasi harus ada.

Dalam hal ini, bila mahasiswa bermasalah seperti cerita saya diatas menuntut bantuan dari kawan-kawan BEM khususnya kawan-kawan Advokasi, tentu mereka juga tidak salah karena mereka juga berhak, dan tentu saja kawan-kawan Advokasi pun tidak boleh menolak karena untuk itulah advokasi diperlukan, dibentuk, dan hingga saat ini tetap bertahan/ada. Namun, seorang aktivis advokasi kampus tetaplah seorang mahasiswa biasa yang juga memiliki tanggungjawab terhadap orang tua mengenai studinya, seorang aktivis tetap harus melaksanakan ujian, dan terkadang pulang kampung saat libur semester yang menyebabkan beberapa kewajibannya tertunda. Intinya, seorang aktivis sendiri pun tidak bisa menjaminkan akan menyediakan waktunya 24 jam, sehingga akan lebih baik lagi bila seorang aktivis juga mampu menularkan inisiaif, kemandirian, ilmu serta langkah-langkah advokasi kepada mahasiswa lainnya, tidak hanya sekedar membantu dan mendampingi hingga tujuan akhir tercapai karena pada dasarnya setiap orang memiliki naluri dasar untuk membela (mengadvokasi, red) dirinya sendiri. Hanya saja mungkin kadarnya kemampuannya yang berbeda, seperti misalnya kemampuan mengadvokasi seorang pengacara tentu jauh lebih baik daripada seorang ilmuwan karena kapasitas dan disiplin ilmu yang melatar belakangi seorang pengacara yang memang lebih diarahkan untuk berdiplomasi membela seseorang/golongan.

Selain bertanggungjawab mengarahkan dan memunculkan inisiatif, seorang aktivis advokasi juga wajib menyebarkan semacam pemberitahuan atau sejenis publikasi kepada khalayak bahwa sesungguhnya di kampus FMIPA UGM, di tengah-tengah para calon saintis yang sedang menimba ilmu, terdapat sebuah Departemen Advokasi yang memiliki fungsi pengabdian dan terdapat juga sebuah divisi bernama Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) yang menerima aduan seputar permasalahan akademik. Hal semacam itu perlu dilakukan mengingat selama ini fenomena yang saya lihat banyak sekali mahasiswa yang tau bahwa ada BEM, banyak mahasiswa yang tau ada departemen yang bernama Advokasi, namun mereka cenderung acuh dan menganggap tak penting. Bahkan saat mempunyai masalah akademis, mereka tak mengadukan atau sekedar ’curhat’ entah karena memang benar-benar enggan, malu, atau karena tidak mengetahui fungsi dari sebuah departemen bernama Advokasi. Faktanya, saat mereka tau bahwa saya dulu adalah seorang Kepala Departemen Advokasi pernyataan yang pertama kali muncul adalah ”hah, udah berapa kali lu demo, Mei?” atau ”Advo tuh pasti yang suka demo-demo itu kan, Mei?” atau ”Kok mau-mauansih kamu demo, Mei.” dan berjenis-jenis pernyataan soal demo lainnya, bahkan saat saya tidak masuk kuliah atau izin pulang duluan dari praktikum, mungkin yang terlintas dipikiran mereka si Meissha lagi demo kali, ya.

Jenis Advokasi

Meskipun setiap orang pada dasarnya memiliki naluri untuk mengadvokasi diri sendiri, bukan berarti seorang aktivis advokasi yang dalam hal ini lebih expert dapat mengabaikan permohonan bantuan dari kawannya yang kebanyakan memang lebih awam. Seorang aktivis avokasi harusnya tau bagaimana menyikapi sebuah kasus: apakah hanya mengarahkan, mendampingi saja, atau sampai turun tangan langsung, karena seringkali lebih dari satu kasus datang dalam waktu bersamaan dan tentu saja dengan keterbatasan SDM tidak bisa semua kasus diselesaikan. Oleh karena itu, seorang aktivis harus mengambil prioritas berdasarkan besarnya dan pentingnya kasus, serta kemampuan diplomasi si korban sendiri. Point terakhir sangat penting diperhatikan karena adakalanya dalam sebuah kasus seorang aktivis harus lebih mementingkan korban yang kurang cakap daripada korban yang memiliki kemampuan berdiplomasi cukup mumpuni, namun dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tentunya.

Selain itu, pemetaan terhadap jenis-jenis kasus dalam advokasi cukup penting dilakukan, sebelum memetakan hendaknya seorang aktivis harus memahami pengertian dari jenis-jenis kasus:

Kasus persona adalah kasus yang terjadi pada orang/golongan tertentu, bersifat lebih khusus dan tidak sama antara kasus satu orang dengan orang lainnya. Penyelesaian kasus persona tidak bisa dilakukan sekaligus namun harus satu-persatu. Contohnya, pada saat bersamaan ada tiga orang mahasiswa mengadukan permasalahan yang berbeda: minta diadvokasi agar bisa melaksanakan ujian, lainnya bermasalah dengan permohonan pendanaan student exchange ke luar negeri, sedangkan satunya bermasalah mengenai perizinan tanding basket ke luar kota. Mana yang harus didampingi terlebih dahulu? Tentu harus bijak dalam memilh prioritas karena kasus persona tidak dapat diselesaikan semua sekaligus.
Kasus general adalah kasus yang bersifat lebih umum, antara beberapa pribadi memiliki kesamaan inti problema. Dalam menyelesaikan kasus yang bersifat general biasanya ditelusuri terlebih dulu penyebabnya (dilakukan investigasi data) kemudian dapat diambil benang merahnya untuk diselesaikan dengan membawa kepentingan semua pihak. Contohnya, kasus BOP diatas. Kasus tersebut tidak hanya saya yang mengalami, namun juga banyak orang sehingga untuk lebih mengefisienkan waktu dan tenaga, pengadvokasian tidak perlu dilakukan berulang-ulang untuk menyelesaikan kasus per orangnya, namun bisa dilakukan pengadvokasian sekaligus. Contoh lainnya adalah kasus pengadvokasian SPMA mahasiswa baru, pengadvokasian mahasiswa terlambat mendaftar KKN, dll.

Berikut ini adalah penjelasan singkat dari jenis-jenis advokasi yang dapat dilakukan, dari pemaparan berikut jelaslah bahwa advokasi dapat dilakukan semua orang/kelompok, tidak hanya oleh pengacara di dalam meja hijau. Jenis-jenis advokasi tersebut diantaranya:

ADVOKASI HUKUM (litigasi/non litigasi): berarti advokasi yang dibawa ke jalur hukum (litigasi), sedangkan advokasi non litigasi berarti yang tidak dibawa ke jalur hukum artinya diselesaikan dengan cara yang lebih kekeluargaan seperti musyawarah, audiensi terbuka, dll.
ADVOKASI SOSIAL (charity/philanthropy/social action/community development): Berangkat dari visi pembangunan sosial concern dengan pemberdayaan; pembangunan masyarakat; dan aksi sosial (Mahaarum, 2007).
ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK (ekstra litigasi): yang termasuk dalam kebijakan publik adalah isi/naskah hukum, tata laksana hukum, dan budaya hukum. Advokasi kebijakan publik dilakukan dengan cara-cara yang berbeda tergantung dari jenis penggolongan proses pembuatan kebijakan publik bersangkutan. Ada tiga proses pembentukan kebijakan publik yang membedakan cara-cara pengadvokasian kebijakan publik:

PROSES-PROSES LEGISLASI DAN JURISDIKSI: pengajuan usul, konsep tanding, dan pembelaan dengan sarana: legal drafting, counter draft, judicial review, class action, legal standing, litigasi/jurisprudensi
PROSES-PROSES POLITIK DAN BIROKRASI: mempengaruhi pembuat dan pelaksana peraturan dengan sarana : lobby, negosiasi, mediasi, dan kolaborasi
PROSES-PROSES SOSIALISASI DAN MOBILISASI: Membentuk pendapat umum dan tekanan politik dengan sarana: kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boykot, pengorganisasian basis, dan pendidikan politik.

Kemudian, berikut saya rangkumkan langka kerja advokasi secara teoritis yang dapat digunakan untuk merancang strategi gerakan:

Mendapat kasus, konfirmasi dengan ‘korban’
Investigasi data (Ke pelaku, pihak lain)
Kajian data (Bisa minta pendapat ahli, hearing, kuesioner, diskusi, dll) dilanjutkan pengambilan sikap
Lobbi dan negosiasi dengan pihak terkait (Bisa selesai disini)
Bangun opini publik dengan media
Aksi (Untuk penekanan)
Bawa kasus ke pengadilan (Langkah terakhir, ikuti prosedur hukum acara)

Advokasi dan Kastrat, mengapa harus diletakkan dalam departemen yang berbeda?

BEM KM FMIPA UGM memiliki sejarah tersendiri terkait kinerja dan hubungan diantara Departemen Advokasi dan Kastrat khususnya dalam pembagian tugas yang terlihat dalam susunan struktural. Tahun 2010 dalam susunan struktural kabinet, Advokasi dan Kastrat dipisah dalam Departemen yang berbeda. Tahun 2011 entah dengan alasan apa, kemudian Kastrat menjadi sebuah divisi dari Departemen Rispek (Riset dan Pengkajian). Kerja riset dan mengkaji diletakkan dalam satu departemen sehingga fungsi kajian terasa kurang ’hidup’. Atas saran dari tahun sebelumnya, kemudian tahun 2012 Kastrat dipindah menjadi sebuah divisi yang tergabung dalam Departemen Advokasi. Hasilnya bisa ditebak, Departemen Advokasi cukup kewalahan karena mengampu beberapa fungsi vital sekaligus.

Advokasi dan Kastrat memang harus selalu berkaitan, keduanya harus saling bekerja sama dalam membangun dan merancang arah gerak. Advokasi dan Kastrat memang abu-abu, pembatas diantara keduanya cukup tipis. Pembedanya mungkin hanya ranah isu yang dikaji, Kastrat lebih ke arah eksternal sedangkan Advokasi lebih ke internal. Namun, keduanya tetaplah berbeda. Khususnya, Kastrat bukanlah Riset dan Kastrat bukanlah Advokasi meskipun ketiga saling berkaitan namun tetaplah berbeda sehingga harus tetap dipisah untuk lebih mengoptimalkan pemisahan kerja dan jenis-jenis isu yang mesti digarap.

Pengalaman dua tahun tersebut seharusnya cukup untuk memberikan gambaran bagaimana seharusnya peletakan Advokasi, Kastrat, dan Riset dalam struktural dan bagaimana harusnya hubungan ketiganya dalam menyikapi sebuah isu dan merancang strategi gerakan, sampai saat memanajemen isu-isu penting serta memisahkan garapan diantara ketiganya agar jangan sampai terjadi dua departemen mengawal isu yang sama. Saat ini ranah kerja Departemen Advokasi lebih berkembang luas, tidak hanya menyoroti dan membela masalah dana, namun juga mulai bergerak untuk menyikapi kebijakan pimpinan universitas mengenai hal lain yang dianggap sebagai sumber/akar permasalahan yaitu kebijakan pimpian universitas yang berawal dari pemilihan rector sebagai titik mula mempengaruhi pembuat kebijakan, transparansi RKAT, registrasi mahasiswa baru, kegiatan mahasiswa, dll.

Bagaimana bila tidak ada Departemen Riset? Berbahayakah?

Tahun ini Advokasi dan Kastrat dipisahkan dalam departemen yang berbeda, namun tidak ada lagi Departemen Riset dalam kabinet BEM KM FMIPA UGM tahun ini. Menurut informasi yang saya dapat, kerja riset dilakukan dalam Departemen Kastrat. Sebelum menjawab sendiri pertanyaan yang menjadi judul segmen ini, harus dipahami dulu bahwa fungsi riset adalah memberikan informasi dan data sebagai input sebelum terjadi gerakan, fungsi tersebut sangat vital terutama karena ketersediaan informasi dan data menjadi langkah yang harus dipenuhi pertama kali sebelum merancang sebuah gerakan. Data dan informasi merupakan komponen yang sangat penting, kecerdikan dalam menganalisis isu sebagai dapur gerakan sangat tergantung dari analisis data yang ada, karena berbagai macam persoalan dan kasus yang mesti dihadapi oleh Departemen Advokasi yang sekarang tidak hanya membutuhkan kepandaian berdiplomasi namun juga membutuhkan ketrampilan menganalisis ’bahan mentah’ dari Departemen Riset yang baik.

Departemen Riset sesungguhnya sangat memiliki andil dan peran besar dalam merancang sebuah gerakan, tidak seremeh hanya membuat kuesioner. Lebih dari itu, Departemen Riset harusnya juga mempunyai release per bulan atau maksimal per 3 bulan mengenai perkembangan kasus korupsi energi atau kasus yang menjadi grand theme kabinet di tahun itu. Apabila kerja riset digabung dengan Pengkajian Strategis, sebenarnya boleh-boleh saja dan BEM akan tetap terlihat baik-baik saja, namun gerakan yang tercipta sebagai output lebih terkesan kurang ’taktis’ karena riset yang dilakukan oleh Departemen Kastrat cenderung lebih sempit, hanya untuk memenuhi kebutuhan intern departemen itu sendiri. Padahal, sejatinya riset dilakukan untuk memenuhi kebutuhan semua departemen dalam orgenisasi itu.

Advokasi tidak bekerja sendiri. Oleh karena itu, membutuhkan jaringan yang luas, baik di lingkup kampus UGM maupun di luar lingkup kampus. Jaringan dengan kawan-kawan Advokasi se-UGM (FORMAD) yang sudah ada beberapa tahun yang lalu hendaknya benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, komunikasi hendaknya dijaga dan dipupuk terus untuk menjaga keharmonisan gerakan. Namun, jaringan gerakan advokasi intra UGM tentu saja tidak cukup, seorang aktivis advokasi perlu berinisiatif membentuk jaringan dan kerjasama dengan lembaga/gerakan ekstra kampus, seperti misalnya LBH, Aliansi Buruh dan Petani, Paguyuban Pedagang Asongan dan Kaki Lima, dan Gertak. Jaringan-jaringan dengan pihak tersebut akan sangat membantu kerja advokasi.

Hal lain yang perlu diingat dan sering dilalaikan, dalam membentuk jaringan jangan sampai timpang sebelah, dalam artian hanya dengan ’gerakan kanan’ saja atau ’gerakan kiri’ saja. Disinilah pentingnya arahan dari seorang Kepala Departemen. Staff yang tentu saja masih buta akan gerakan-gerakan kekinian di UGM karena kebanyakan masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai hal terkait sebagai mahasiswa tahun pertama tentu saja tidak dapat cukup diharapkan. Seorang Kepala Departemen maupun Kepala Divisi wajib menanamkan pentingnya memiliki jaringan, lebih penting lagi tidak mengarahkan staff kearah salah satu diantaranya. Atas dasar itulah, seorang Kepala Departemen wajib membentuk jaringan baik ke kanan, kiri, atas, maupun bawah dan bukan hanya salah satu diantaranya saja.

*Mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan sebagian isi notes saya kutip dari sumber tertentu, sebagian saya tulis berdasarkan opini, pengalaman, dan analisis pribadi.

*Mohon maaf apabila isi notes terlalu teoritis, semoga bermanfaat dalam merancang sebuah aksi atau gerakan.


  • 0

CELOTEH-AN KAMI MENGENAI PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS MIPA

Category : Advokasi , Tak Berkategori

Salam sejahtera buat tementemen FMIPA (khususnya dong yaaa) yang sedang liburan maupun yang sedang menjalankan amanah nya di Fakultas hehe

Kami disini sebagai Keluarga Advokasi FMIPA pengen bangeettt ngasih tau ke tementemen kalo di Fakultas kita ituu lagi ada EVENT besar-besar an, mau tau mau tau mau tauuuuu? 😀

Sekedar intermezzo aja yaa nih tementemen sebelum kita bahas lebih lanjut. Kami sengaja iseng lah buat ngepo-in salah satu temen buat nanya tentang event yang “bergengsi” ini. Gini ceritanya :

A : Eh, gue ada kabar baru nih di MIPA

B : Apaaa?

A : masa sih lu ga tauu -_-

B : Terus apaaa EVENT-nya?????

A :Mau tau yaaa???

B :-___- *mukadatar

A : mau tau bangetbanget yaaa???

B : teruuss masalah buat gue????

A : IYA INI MASALAH BUAT LO *teriak

B : gue ?? MIPA?? Gue kaan anak baikbaik, sorry broo

A : yakin?? Haha, mau gue kasih tau gaaa??

B : Iyeee, udeh apaaan??

A : Pemilihan Dekan, bro

B : (kaget) WOW , itu baru “masalah” buat gue, kesejahteraan tementemen gue, BapakIbu gue, sodara gue, kakek gue, nenek gue, om tante gue, sepupu gue, adek gue, kakek angkat gue, emak tiri gue, DAN PASTI NYA TEMENTEMEN FMIPA GUE !

A : please deh ah -__- ini juga “masalah” buat gue, broo. Nah skrg mending kita bahas bareng tementemen supaya semua masalah lo dan keluarga lo, eh enggaaaaaaaa!!! Buat semua keluarga FMIPA deh pokoknya , yuk ah kita kajiaaaaaannn J

Nah pokoknya pengenalan mengawali celotehan tentang PILDEK ini yaa seperti cerita singkat di atas. Untuk melanjutkan pengenalan mengenai PILDEK , kami akan bahas lebih mendalam pada uraian berikut ini. Disini, kami mengambil tema yang berisikan “Tampuk Nahkoda Kepemimpinan dalam Asa dan Rasa Kesejahteraan Hakiki Ilmuwan Indonesia”.

Tampuk Nahkoda Kepemimpinan dalam Asa dan Rasa Kesejahteraan Hakiki Ilmuwan Indonesia

Temen-temen, seperti yang kita tau. Kalo hari-hari ke depan ada event yang sangat penting buat keluarga FMIPA. Ya, mengenai Pemilihan Dekan Fakultas MIPA. Mungkin masih banyak temen-temen yang lagi liburan dan mungkin aja belum pada tau tentang event “besar” ini. Oleh karena itu, kami berusaha memberikan informasi yang transparatif buat temen-temen tau kalo sekarang kita patut untuk bersuara bahkan menyuarakan aspirasi “siapa pemimpin dalam keluarga kita kelak?”. Pertanyaan itu dapat dijawab dengan adanya Pemilihan Dekan di FMIPA ini.

Temen-temen juga perlu tau bagaimana dan seperti apa berjalannya proses Pemilihan Dekan FMIPA ini. Namun sebelumnya, temen-temen juga perlu tau kalo pemilihan ini memiliki tujuan yang amat mulia. Seperti judul yang telah dituliskan yaitu mengenai Tampuk Nahkoda Kepemimpinan. Proses pemilihan Dekan ini merupakan pergantian periode kepemimpinan dengan kehadiran beberapa calon pemimpin yang akan menjalankan amanah nya. Dapat kita bandingkan bagaimana tata cara pemilihan dekan ini yang sangat berbeda dengan pemilihan rektor. Di FMIPA sendiri, belum terdengar “gaungan” yang kencang menyuarakan bahwa ada event besar ini. Sebagian saja memang yang mengetahui. Namun hal tersebut bukan menjadi satu masalah pelik jika informasi ini dapat segera disebarluaskan menjadi perbincangan yang amat harus diperhatikan. Tampuk Nahkoda Kepemimpinan ini akan segera berpindah dalam tata cara yang pastinya sesuai dengan visi, misi dan sasaran FMIPA itu sendiri.

Pemimpin diidentikan dengan sebuah “identitas”. Identitas dalam hal ini bukan diartikan sebagai kata benda, namun identitas disini adalah penggambaran karakterisitik keloyalitas-an kepemimpinan yang tentunya memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya tanpa memihak. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan sebagai mahasiswa/i FMIPA yang terpenuhi dengan segala naungannya sesuai dengan visi, misi dan sasaran dari FMIPA itu sendiri. Visi, misi dan sasaran FMIPA dapat dijadikan sebagai “teman” melangkah bagi tampuk pergantian kepemimpinan ini. Kepedulian akan siapa yang menjalankan tampuk kepemimpinan tersebut, menjadi hal yang sangat berpengaruh ketika kita salah memilih.

Dekan? Pemimpin? Ya, Dekan adalah seorang pemimpin di tingakat Fakultas yang tentunya menjalankan segala amanah nya sesuai dengan visi,misi dan sasaran di fakultasnya. Sebagai Fakultas yang sarat dengan ilmu alam dan lebih berkontribusi pada kesejahteraan ilmuwan,nantinya. Seperti yang telah diketahui, mahasiswa/i FMIPA memang bukan sebagai “mesin pencetak” yang nantinya hanya dimanfaatkan dalam kesempatan semata, bahkan dengan luhur menyumbangkan ilmunya bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Hal ini sangat penting diperhatikan bagi tampuk kepemimpinan Dekan FMIPA selanjutnya.

PILDEK ini “sepengalaman” tahun lalu, mahasiswa belum sepenuhnya ikut serta dalam menyumbangkan suaranya. Hari ini, saat PILDEK hari ini, kami berniat untuk mengajukan “kajian” mengenai “tuntutan” akan partisipasi mahasiswa/i dalam PILDEK kali ini. Hal ini sangat penting karena komunikasi harus diperhatikan antara mahasiswa/i dengan pihak Dekanat sehingga dapat meningkatkan kesinergisan tugas dalam memnjalankan visi,misi dan sasaran di FMIPA. Disini sebenarnya tidak harus semuanya mengikuti PILDEK dan menyuarakan suaranya. Kami, Department Advokasi FMIPA, telah membuka alur komunikasi melalui media sosial agar suara semua mahasiswa/i FMIPA dapat kami tampung dan kami bawa sebagai “tuntutan” bersyarat bagi PILDEK hari ini. “Tuntutan” tersebut tidak berisikan kritikan tajam, hanya saja sebuah masukan dan pembenahan tampuk kepemimpinan sebelumnya.

Kriteria yang seperti apa yang dibutuhkan menjadi calon Dekan? Bagaimana alur kaderisasinya? bagaimana jadwal alur kaderisasinya? Hal ini sangat amat penting diperhatikan agar ketika calon pemimpin kita menyuarakan asipirasi dapat sesuai dengan alur prosedur kaderisasi. Informasi tersebut dapat diunduh di website : ugm.ac.id mengenai pemilihan dekan 2012-2016. Dalam informasi tersebut terlihat jelas bagaimana calon pemimpin disesuaikan kriteria nya menurut universitas agar layak menjalankan kepemimpinannya.

Asa dan Rasa dalam Kesejahteraan Hakiki Ilmuwan Indonesia memiliki peranan dan pengaruh penting yang dapat disinergiskan untuk tampuk kepemimpinan selanjutnya. FMIPA sebagian besar berkecimpung dengan dunia riset dan ilmiah. Oleh karena itu, dukungan terwujudnya “Kesejahteraan Hakiki Ilmuwan Indonesia” sangat penting diperhatikan untuk dijadikan sebagai “teman” pendamping visi,misi dan sasaran FMIPA bagi Indonesia.

Siapa yang akan terpilih nanti? Apakah suara mahasiswa/i akan terealisasikan? Apakah “tuntutan” dapat berjalan sesuai dengan apa yang mahasiswa/i fikirkan selama di FMIPA ini? Apakah setelah pemilihan Dekan selanjutnya “kesinergisan” kepemimpinan dengan komunikasi mahasiswa/i dengan pihak Dekanat dapat berjalan komunikatif? Bagaimana jajaran tampuk kepemimpinan selanjutnya mendukung suara mahasiswa/i FMIPA?

Sekian,

Fatimah Nopriardy


  • 0

JAWABAN RILIS TUNTUTAN DAN ASPIRASI, DIES NATALIS MIPA KE-60

Category : Advokasi , Tak Berkategori

Jumat, 18 September 2015, tepat satu hari sebelum Lustrum ke-XII Fakultas MIPA UGM, Presiden Mahasiswa dan Kepala Departemen Advokasi BEM KM FMIPA UGM menemui Bapak Pekik Nurwantoro selaku Dekan FMIPA UGM dalam rangka menyerahkan rilis aspirasi dan tuntutan yang dirumuskan atas nama Keluarga Mahasiswa FMIPA UGM. Berikut jawaban rilis yang dapat kami sampaikan. Jawaban dari pihak Dekanat terkait delapan tuntutan kepada pihak fakultas yaitu:• Memberikan skema penyesuaian UKT yang jelas dan bijak kepada para mahasiswaFakultas MIPA UGM sejak dulu mengikuti Universitas (sesuai rapat koordinasi WRAK dengan Wadek Akademik dan Kemahasiswaan/WDAK seluruh Fakultas dan Sekolah Vokasi di lingkungan UGM) dalam mekanisme penyesuaian UKT. Skema tersebut tidak dipublikasikan secara luas dikarenakan bersifat Edaran atau Panduan dari universitas, bukan Surat Keputusan Rektor, agar seluruh WDAK di UGM memiliki keseragaman dalam menentukan permohonan penyesuaian UKT. Meskipun Skema tersebut tidak diedarkan, WDAK selalu menjelaskan Skema tersebut kepada individu yang mengajukan maupun anggota Advokasi BEM ketika bertatap-muka. • Memasukkan tanggungan menjadi parameter penentuan UKTParameter penentuan UKT merupakan salah satu poin yang dirumuskan bersama ditingkat universitas. Disepakati tidak menjadikan keseluruhan anak sebagai jumlah tanggungan ke dalam salah satu parameter penentu terkait pertimbangan generik pada sistem. Banyak faktor lain yang lebih fisibel untuk penentuan kemampuan orangtua seperti keadaan rumah dan perangkat isinya, pembayaran PLN dan indikator lain.• Tidak menghapuskan penundaan UKT/SPP• Mekanisme penundaan diperjelas dan diperbaiki termasuk timeline yang sering mendadak(Jawaban poin 3 dan 4 disatukan). Telah disepakati bahwa mulai semester depan akan tidak ada lagi penundaan UKT/SPP. Mahasiswa perlu memenuhi jadwal yang ditentukan universitas karena ketertiban administrasi berupa pemahaman jadwal merupakan bagian yang tidak terpisah bagi kelancaran organisasi. Meski demikian, FMIPA bersama beberapa fakultas mengusulkan pemikiran agar sangsi bagi pembayaran tidak tepat waktu adalah tidak berupa cuti atau tidak aktif kuliah, namun berupa sangsi akademik misalnya berupa pemotongan SKS maksimal yang bisa diambil (seperti yang berlaku di National University of Singapore/NUS). Bentuk sangsi masih dikoordinasikan di universitas.• Kejelasan pembayaran kuliah lapangan untuk mahasiswa Geofisika apakah termasuk dalam UKT atau tidakPerumusan UKT berawal dari Program Studi masing-masing. Dalam hal ini, Prodi Geofisika serta Kimia melihat ada variasi yang besar untuk merumuskan seluruh kebutuhan anggaran kuliah lapangan dan penelitian Tugas akhir ke dalam UKT karena tujuan (tempat) kuliah lapangan yang berbeda-beda tiap mahasiswa dan kebutuhan bahan kimia untuk penelitian belum dapat diperkirakan sejak dini. Sehingga, biayanya pun berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan mahasiswa Geofisika serta Kimia boleh jadi masih memerlukan tambahan pembiayaan untuk keperluan kuliah lapangan atau penelitian Tugas Akhir. Meski biaya kuliah lapangan atau penelitian Tugas Akhir Kimia tidak seluruhnya dapat tercover dalam UKT, namun dipastikan bahwa biaya tersebut bukan digunakan untuk proses pembelajaran itu sendiri. Jika ada biaya tambahan, maka biaya tersebut merupakan biaya yang digunakan langsung untuk mahasiswa seperti biaya menuju lokasi, biaya penginapan dan makan serta biaya pembelian bahan Kimia.• Koordinasi antara universitas, fakultas, jurusan, dan direktorat di UGM harus diperbaiki, diperjelas, dan dipertegas Dekanat mengakui bahwa koordinasi yang lemah masih menjadi kekurangan UGM, namun pihak UGM termasuk FMIPA berusaha untuk terus meningkatkan koordinasinya agar menjadi lebih baik. Salah satunya adalah menerapkan sistem Paper-Less Office, pemberian informasi melewati sistem komputer bukan lagi dengan kertas yang dikembangkan staf FMIPA yaitu Pak Bambang Prastowo, serta menghapuskan tahapan yang tidak perlu dalam penyaluran informasi agar informasi bisa diterima dengan cepat dan jelas. • Memberikan kejelasan terhadap SBA dan mahasiswa MIPA tentang lokasi parkir setelah gedung C selesai dibangun bulan Desember 2015.Meski pembangunan akan selesai bulan Desember, namun masih ada masa pemeliharaan gedung selama minimal enam bulan. Jika selama masa pemeliharaan lokasi di sekitar gedung sudah boleh digunakan, maka sepeda motor yang sebelumnya parkir di lapangan basket akan dipindah di sekitar gedung baru. Termasuk jika memungkinkan tempat parkir di depan Auditorium pun juga akan dipindahkan ke sana. Sehingga di tengah-tengah kampus benar-benar bersih dari motor dan polusinya. • Memberikan kepastian perbaikan lapangan basket pasca dijadikan lapangan parkir.Pihak dekanat telah memberikan kepastian akan memperbaiki lapangan basket pasca dijadikan tempat parkir apabila lapangan tersebut mengalami kerusakan. Anggarannya pun telah dirumuskan dalam AD/ART. Lapangan Basket jelas akan diperbaiki dan difungsikan seperti semula atau ditambahkan fasilitas untuk kegiatan keolahragaan yang lain.Terkait lima aspirasi atau saran yang juga diajukan yaitu :• Memberikan batasan zona merokok di kampus• Mempertegas alur dan aturan parkir baik di kampus selatan maupun utara. Terutama aturan parkir di lapangan basket hingga jam 16.00 WIB.• Meningkatkan pelayanan akademik maupun nonakademik termasuk penjelasan tentang fasilitas SIC.• Memberikan apresiasi terkait pengembangan prestasi mahasiswa MIPA terutama di bidang olahraga dan seni, bukan hanya akademik.• Memasang himbauan untuk menjaga lingkungan kampus agar senantiasa bersih dan hijau secara fisik dan nonfisik. Pada prinsipnya, pihak Dekanat memberikan keleluasaan kepada KM FMIPA UGM jika ingin memberikan tanda larangan merokok, menjaga kebersihan kampus, himbauan parkir rapi, dan hal lain yang dapat memberikan konstribusi baik dan mendukung Safety, Health and Environment terhadap FMIPA. Tentu saja pihak Dekanat akan mendukung baik secara moril maupun finansial. Fakultas tidak pernah membedakan prestasi dalam bentuk apapun, baik akademik, olahraga dan seni. Fakultas dan Universitas memberikan apresiasi bagi setiap insan yang dapat membawa nama baik institusi, baik fakultas maupun uinversitas, pada ajang kompetisi tingkat Nasional dan Internasional, baik akademik, seni, olahraga maupun bentuk prestasi lainnya.   Terkait dengan SIC, pihak Dekanat telah mengkaji bahwa selama beberapa tahun terakhir, pemanfaatn SIC sangat tidak optimal seiring meningkatnya penggunaan wireless melalui perangkat HP, Tablet dan Notebook. Untuk itu FMIPA akan mengalihfungsikan SIC berupa peningkatan akses wireless di banyak spot dan common area di lingkup fakultas. Gedung SIC akan dioptimalkan untuk keperluan unit-unit yang masih minimal seperti Jurusan Matematika, Jurusan IKE atau Perpustakaan. Demikian jawaban dari Dekan FMIPA UGM atas tuntutan yang diberikan oleh KM FMIPA UGM. Tanggapan ini tentu perlu diapresiasi oleh seluruh Mahasiswa FMIPA UGM. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kami. Perihal UKT, kami sangat berharap Tanggungan orang tua menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai UKT. Serta Kami berharap Dekanat terus berperan aktif dalam memperbaiki masalah koordinasi di UGM. Karena masalah koordinasi sangat signifikan dampaknya bagi mahasiswa, khususnya perihal masalah keuangan/pembayaran.Kami ucapkan terimakasih kepada pihak Dekanat yang telah menjawab aspirasi kami, besar harapan kami selaku mahasiswa FMIPA agar Dekanat senantiasa terbuka untuk menampung dan menjawab aspirasi kami selaku mahasiswa FMIPA UGM.KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS MIPA UGMBem KM Fmipa Ugm Fahmi Aziz Advokasi Mipa Ugm Lsis Fmipa Ugm Himasta Fmipa Ugm Himatika UGM Kmfm Ugm HIMAKOM UGM HMEI UGM KMK UGM KMF FMIPA UGM Komunitas Fisika Gadjah Mada ( KFGama ) HMGF UGM Kmkath Mipa Ugm PMK Science Basketball Association (SBA) SMC Pasains SFC DPM KM FMIPA UGM


  • 0

TUNTUTAN DAN ASPIRASI 60 TAHUN DIES NATALIS FMIPA UGM

Category : Advokasi

-Sebuah harapan untuk MIPA yang kami banggakan-

Sudah 60 tahun berlalu sejak Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UGM resmi berdiri. Pembangunan dan pengembangan kampus baik secara fisik maupun nonfisik pun jelas terlihat hingga sekarang. FMIPA terus berkembang menuju perubahan yang baik diiringi kebijakan dan pemangkunya yang tentu rutin berganti. Namun, seringkali kebijakan yang dikeluarkan dalam keadaan tertentu justru merugikan mahasiswa.

Pertama, tentang parameter penentuan nominal UKT yang hanya memperhitungkan gaji kotor tanpa melihat tanggungan keluarganya. Menurut hemat kami, tanggungan adalah parameter yang krusial dan penting untuk dimasukkan dalam penentuan UKT. Sebagai contoh, orang tua yang sama-sama berpenghasilan Rp. 2.000.000,00 per bulan, namun, keluarga pertama memiliki dua anak dan keluarga kedua memiliki enam anak yang selisih usia mereka berdekatan (masih berada di usia sekolah semua). Tentu saja jika diberikan range UKT yang sama akan menimbulkan ketidakadilan terhadap keluarga kedua.

Kedua, masalah skema penyesuaian UKT. Di FMIPA kebijakan penyesuaian UKT sangat tidak jelas pelaksanaanya. Ketidakjelasan kriteria dan proses seleksi membuat para mahasiswa yang secara penghasilan orang tua seharusnya berhak turun UKT-nya, kesulitan untuk memperoleh haknya. Ketika kami menanyakan perihal adanya skema penurunan UKT (layaknya di fakultas Psikologi) pihak FMIPA selalu menjawab tidak ada. Jawaban ini dilandaskan kekhawatiran Dekanat terhadap penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa. Namun, bagi kami alasan ini tidak mendasar. Jika mahasiswa mengetahui tentang adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dibuktikan, pasti mereka tidak akan main-main dengan itu.

Ketiga, tentang skema penundaan SPP/UKT pada masa registrasi yang tidak jelas dan tidak transparan. Tidak ada syarat pasti yang dikeluarkan fakultas, tanggal atau timelineyang seringkali berubah, pemberitahuan yang selalu mendadak, serta koordinasi yang buruk antara pihak universitas dan fakultas membuat mahasiswa bingung. Dan kebingungan ini pun berlanjut ketika kami mendengar adanya wacana kebijakan dimana penundaan tidak diberlakukan kembali mulai semester depan. Tentu saja hal ini sangat merugikan pihak mahasiswa yang benar-benar butuh penundaan.

Dalam pandangan kami, penundaan adalah sebuah kesempatan yang diberikan universitas dan fakultas agar mahasiswanya tetap bisa melanjutkan kuliah walau dalam keadaan ekonomi yang buruk. Akankah UGM berniat menutup kesempatan ini? Apakah UGM ingin melihat mahasiswa harus tersendat kuliahnya (cuti) karena tidak mampu membayar ketika di masa-masa registrasi? Faktanya, semester ini banyak mahasiswa yang ‘dipaksa’ cuti karena penundaannya ditolak. Padahal mereka benar-benar belum bisa membayar di saat itu (masa registrasi) bukannya tidak bisa membayar.

Keempat, koordinasi antara universitas, fakultas, dan pihak-pihak lain di UGM masih sangat kacau. Seperti kasus penundaan yang telah disinggung di atas, kemudian tentang penyesuaian UKT mahasiswa baru yang saling lempar antara fakultas, DPP (Direktorat Pendidikan dan Pengajaran), dan Ditkeu (Direktorat Keuangan). Belum lagi adanya hak otonom yang dimiliki beberapa fakultas yang membuat kebijakan Rektor melemah. Dan masih banyak miskomunikasi yang pernah terjadi misalnya tentang syarat pengajuan beasiswa, makrab, dan sebagainya.

Kelima, kami sangat mengapresiasi dan bersyukur dengan direalisasikannya pembangunan gedung C. Meskipun seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ini sedikit banyak menyulitkan teman-teman dari UKM SBA untuk mengadakan latihan akibat lapangan basket yang dibuat menjadi parkiran. Kami mengharapkan adanya niatan baik dari fakultas untuk lebih memperhatikan UKM ini.

Kami paham betul bahwa penentuan berbagai kebijakan ini bukan mutlak ditentukan oleh fakultas, namun universitas bahkan puncaknya adalah pemerintah yang menentukan. Namun, sebagai garda terdekat dari mahasiswa, tentu saja kami berharap banyak kepada fakultas untuk mengapresiasi keluhan kami.

Oleh karena itu, kami atas nama Keluarga Mahasiswa (KM) FMIPA UGM mengajukan tuntutan kepada pihak fakultas yaitu:

  1. Memberikan skema penyesuaian UKT yang jelas dan bijak kepada para mahasiswa
  2. Memasukkan tanggungan menjadi parameter penentuan UKT
  3. Tidak menghapuskan penundaan UKT/SPP
  4. Mekanisme penundaan diperjelas dan diperbaiki termasuk timeline yang sering mendadak
  5. Kejelasan pembayaran kuliah lapangan untuk mahasiswa Geofisika apakah termasuk dalam UKT atau tidak
  6. Koordinasi antara universitas, fakultas, jurusan, dan direktorat di UGM harus diperbaiki, diperjelas, dan dipertegas
  7. Memberikan kejelasan terhadap SBA dan mahasiswa MIPA tentang lokasi parkir setelah gedung C selesai dibangun bulan Desember 2015.
  8. Memberikan kepastian perbaikan lapangan basket pasca dijadikan lapangan parkir.

Selain delapan tuntutan tersebut, demi turut berpartisipasi dalam momentum Dies Natalis FMIPA UGM ini, kami KM FMIPA UGM memberikan saran untuk MIPA yang lebih baik yaitu :

  1. Memberikan batasan zona merokok di kampus
  2. Mempertegas alur dan aturan parkir baik di kampus selatan maupun utara. Terutama aturan parkir di lapangan basket hingga jam 16.00 WIB.
  3. Meningkatkan pelayanan akademik maupun nonakademik termasuk penjelasan tentang fasilitas SIC.
  4. Memberikan apresiasi terkait pengembangan prestasi mahasiswa MIPA terutama di bidang olahraga dan seni, bukan hanya akademik.
  5. Memasang himbauan untuk menjaga lingkungan kampus agar senantiasa bersih dan hijau secara fisik dan nonfisik.

Demikian rilis ini dibuat tak lain tak bukan adalah untuk menjaga dan mendukung perkembangan FMIPA UGM tercinta agar menjadi kampus yang benar-benar layak kami banggakan.

Atas nama,

Keluarga Mahasiswa

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Gadjah Mada


  • 0

[Press Release] Problematika Jalan Sains

Category : Advokasi

Pertambahan jumlah kendaraan di wilayah kampus Universitas Gadjah Mada dari tahun ke tahun semakin membludak. Pada tahun 2011, Rektorat UGM melarang seluruh mahasiswa baru angkatan 2011 untuk membawa kendaraan bermotor ke dalam lingkungan kampus UGM. Hal tersebut dikuatkan dengan tanda tangan bermaterai sebagai syarat registrasi mahasiswa baru UGM. Akan tetapi, peraturan tersebut ternyata tidak ditindaklanjuti dengan pengawasan yang ketat dari pihak Rektorat UGM. Terbukti berselang 3 tahun sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, jumlah mahasiswa yang menggunakan kendaraan mobil dan motor di wilayah UGM semakin tak terbendung.

UGM mengalami pergeseran kelas menjadi kelas menengah ke atas. Hal ini terlihat dari semakin bertambahnya volume kendaraan di lingkungan Kampus Gadjah Mada. Pihak rektorat pun mulai membuka lahan parkir baru bagi kendaraan-kendaraan bermotor. Akan tetapi hal ini tidak diiringi dengan penambahan lahan parkir bagi kendaraan mobil. Akibatnya, mobil-mobil membludak hingga parkir ke jalan-jalan umum dan Jalan Sains adalah salah satunya.

***

Problematika Jalan Sains

Jalan Sains merupakan jalan yang memisahkan antara Fakultas MIPA dengan Fakultas Kedokteran. Jalan Sains juga menghubungkan antara Jalan kaliurang dengan Jalan Kesehatan (di depan RSUP Dr. Sardjito). Letaknya yang berada di depan Rumah Sakit menjadikan Jalan Sains dapat diakses tidak hanya oleh civitas akademika UGM tetapi juga masyarakat umum. Akibatnya Jalan Sains pun semakin ramai.

Jalan Sains sendiri memiliki lebar ± 8,4 m dengan fasilitas jalur sepeda di kedua sisinya. Satu jalur sepeda lebarnya 1,0 m. Artinya, 2,0 m digunakan untuk kedua jalur sepeda. Dengan demikian, lebar jalan yang tersedia untuk lalu-lalang kendaraan bermotor seharusnya ± 6,4 m. Sayangnya, tidak sedikit yang memarkirkan kendaraannya di sepanjang Jalan Sains. Hal tersebut mengakibatkan jalan yang tersedia untuk lalu-lalang kendaraan pun tak selebar yang semestinya.

Anggap satu mobil memerlukan lebar 1,6 m. Jika mobil tersebut diparkir pada kedua sisi jalan, artinya mobil tersebut telah memakai 3,2 m lebar jalan. Jalan yang tersedia pun tinggal 5,2 m. Ini artinya, jika dua mobil berpapasan melewatinya, maka hanya akan tersisa 2,0 m saja.

Jalan yang sempit tadi dapat mengakibatkan banyak kerugian. Seperti pemandangan mobil berjejer yang kurang sedap dipandang, terganggunya kenyamanan berkendara, tertutupnya jalur sepeda, dan resiko kecelakaan yang tinggi.

Untuk menganalisis tanggapan mahasiswa mengenai problematika ini, kami telah membagikan kuisioner yang disebar ke tujuh fakultas di sekitar Jalan Sains: Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, MIPA, Biologi, Geografi, dan Teknik.

Hasilnya sebanyak 63,08% responden merasa terganggu dan sisanya 36,92% merasa tidak terganggu. Serta sebanyak 63,2% responden menjawab tidak boleh parkir, sedangkan 36,8% lainnya membolehkan. Terdapat perbedaan persentase sekitar 0,12% antara pertanyaan yang satu dengan yang lainnya. Ini berarti sebagian responden yang tidak terganggu meyakini bahwa parkir di Jalan Sains itu memang tidak diperbolehkan.

***

Siapa yang Parkir?

Setelah mengetahui “apa”, manusia secara alamiah akan bertanya “siapa”. Dalam hal ini, “Siapa yang parkir?”. Saling tuduh pun terjadi. Fakultas MIPA menuduh Fakultas Kedokteran, sedangkan Fakultas Kedokteran menuduh pengunjung RSUP Dr. Sardjito. Dan saling tuduh ini pun berakhir pada pengunjung RSUP Dr. Sardjito.

Ada dua kemungkinan alasan para pengunjung RSUP Dr. Sardjito tersebut parkir di Jalan Sains: (1) Parkiran di RSUP Dr. Sardjito penuh, dan (2) Malas. Adapun untuk mencari tahu alasannya, kami telah meninjau langsung situasi manajemen dan lahan parkir di RSUP Dr. Sardjito.

Manajemen parkir RSUP Dr. Sardjito dikelola oleh Java Parking Management. Menurut Sutaryanto, staff Java parking Management, RSUP Dr. Sardjito memiliki fasilitas gedung parkir bagi kendaraan roda empat dengan kapasitas sekitar 500-600 unit. Gedung tersebut terdiri dari tiga lantai. Lantai satu ditujukan khusus untuk mobil ambulance dan mobil dinas, sedangkan sisanya, dua lantai, dipergunakan untuk umum (baik itu dokter, pasien, residence maupun karyawan).

image

image

image

Sutaryanto sendiri mengakui bahwa fasilitas yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pengunjung. Ditambah, baru-baru ini RSUP Dr. Sardjito sedang melakukan proyek pembangunan gedung Kanker Internasional. Ini berarti banyak mobil-mobil besar keluar-masuk rumah sakit yang semakin mengurangi kapasitas parkir disana. Parkir liar pun tidak dapat dihindari. Namun, Sutaryanto menegaskan bahwa parkir liar di sekitar RSUP Dr. Sardjito adalah diluar tanggung jawab Java Parkir Management.

***

Dasar Hukum

Menurut surat edaran nomor 0242/Dir-PPA/Sarana/2014 tentang Penggunaan parkir Bersama, tidak disediakan lahan parkir mobil bagi semua mahasiswa Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, LPPT, Lab. Bahasa, dan PSLH. Pelarangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan nyaman serta mengatasi keterbatasan lahan parkir mobil di Universitas Gadjah Mada. Surat edaran tersebut juga memberitahukan agar memarkirkan kendaraan di tempat yang telah disediakan serta memberikan prioritas bagi pesepeda. Ini berarti tak ada alasan bagi mahasiswa Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi untuk parkir di Jalan Sains.

image

Jalan Sains bukan tempat yang disediakan Universitas sebagai lahan parkir. Bahkan Dr. Noorhadi, kepala SKKK UGM, melalui pesan singkat mengancam akan melakukan penggembosan pada siapa saja yang parkir di Jalan Sains. Dengan kata lain, tak peduli siapa yang parkir, jika parkir di Jalan Sains, ITU SALAH!

***

Normalisasi Fungsi Jalan Sains

Departemen Advokasi BEM KM FMIPA UGM setidaknya telah 8 kali mencoba untuk mengembalikan fungsi jalan sains sebagai tempat mobilitas kendaraan yang nyaman, dengan menempel tulisan dan sindiran, baik dikaca mobil-mobil yang parkir, di pagar, serta pepohonan di sepanjang jalan Sains.

1] Aksi pertama, dilakukan sekitar bulan November 2013, dengan menempel tulisan berupa himbauan (agar tidak parkir di Jalan Sains) dikaca mobil. Aksi ini sempat menggemparkan media sosial untuk sementara. Namun akibat belum adanya tindak lanjut menjadikan aksi ini bagai angin lalu.

2] Langkah gerak Departemen Advokasi BEM KM FMIPA UGM selanjutnya adalah mencari bukti-bukti tentang aturan pelarangan parkir di Jalan Sains dan mewawancarai banyak pihak yang terlibat: Satpam Fakultas Kedokteran dan FMIPA, SKKK Sektor Barat, SKKK Pusat, dan Pak Budi selaku Wakil Rektor Bidang Aset.

Hasilnya, semua pihak mengatakan bahwa Jalan Sains memang bukan tempat parkir, hanya saja banyak hambatan dari SKKK untuk bisa menertibkannya secara langsung pada saat itu. Menurut pengakuan Pak Budi, berdasarkan RIPK UGM memang sebenarnya sudah ada solusi tentang masalah Jalan Sains ini yaitu menggunakan Hutan Biologi sebagai lahan parkir, namun sampai sekarang Fakultas Biologi belum menyetujuinya. Hal tersebut dikarenakan Hutan Biologi merupakan pusat kegiatan dan penelitian bagi mahasiswa Fakultas Biologi. Beliau juga menegaskan bahwa pihak UGM tidak akan menambah jumlah kantong parkir lagi karena jika terus ditambah maka jumlah kendaraan pun pasti akan terus meningkat.

3] Semakin banyaknya keluhan dari mahasiswa, dosen, serta karyawan terhadap kenyamanan berkendara di Jalan Sains, maka dilakukanlah aksi selanjutnya. Aksi selanjutnya yaitu melakukan Riset di 7 Fakultas di sekitar Jalan Sains: Kedokteran, MIPA, Farmasi, Kedokteran Gigi, Teknik, Geografi, dan Biologi. Dimana seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sebanyak 63,2% responden menjawab tidak boleh parkir di Jalan Sains dan sisanya 36,8% memperbolehkan.

4] Dari hasil riset itu pun, gerak Departemen Advokasi BEM KM FMIPA UGM pun semakin kuat dalam mengembalikan fungsi Jalan Sains. Maka pada tanggal 2 September 2014, kami mencoba cara lain yaitu dengan menempel tulisan berupa himbauan (lagi) di pagar dan pepohonan di sepanjang Jalan Sains. Namun hasilnya sama sekali tidak berpengaruh.

5] Selanjutnya, pada tanggal 8 sampai dengan 10 September 2014, kami memutuskan untuk kembali menempel tulisan himbauan di kaca mobil yang parkir di sepanjang Jalan Sains. Walaupun aksi selama 3 hari berturut-turut tadi dapat mengurangi jumlah mobil yang parkir, namun tidak serta merta menjadikan Jalan Sains benar-benar bersih. Hasilnya, pada hari pertama terdapat 120 mobil yang parkir, pada hari kedua terdapat 110 mobil, dan pada hari ke tiga menurun menjadi 77 mobil saja.

6] Dengan pengurangan volume kendaraan yang tidak begitu signifikan, akhirnya pada hari berikutnya himbauan kami pun berubah menjadi semacam ancaman penggembosan—dengan dukungan SKKK—serta pencatatan plate number dan jenis mobil yang parkir di Jalan Sains. Alhasil, pada hari keempat, 11 September 2014, sedikitnya ada 2 mobil—yang pada hari sebelumnya parkir—digembosi akibat masih parkir di Jalan Sains. Kendati demikian, saat hari penggembosan dilakukan, jumlah mobil yang masih parkir ada sekitar 70-an mobil. Maka (pada hari yang sama) kami memutuskan untuk kembali menempelkan tulisan himbauan ancaman penggembosan pada 70-an mobil tadi.

image

7] Puncaknya pada hari kelima. Pada hari Jumat, 12 September 2014, Jalan Sains telah bersih dari kendaraan yang parkir liar. Jalan Sains telah kembali kepada fungsi awalnya.

image

Serangkaian aksi di atas bertujuan untuk memperjuangkan hak pengguna jalan serta kenyamanan  berkendara di  Jalan Sains,  khususnya bagi mahasiswa UGM.  Seperti  yang sudah dipaparkan sebelumnya, sebanyak 63,08% dari 444 mahasiswa merasa terganggu.

Harapannya, Jalan Sains akan selalu bersih dari semua kendaraan yang parkir liar dan hanya difungsikan sebagai jalur lewatnya berbagai kendaraan. Karena biar bagaimana pun juga Jalan Sains memang bukan tempat parkir!”. Oleh karena itu, agar dapat terus mempertahankan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan dukungan dan keterlibatan banyak pihak untuk selalu mengkondusifkan Jalan Sains.

© Departemen Advokasi | BEM KM FMIPA UGM 2014