EVALUASI DUA TAHUN UKT

  • 0

EVALUASI DUA TAHUN UKT

Category : Kajian Strategis

14 Mei 2015

 

Pendidikan berperan penting dalam memajukan dan mengembangkan kehidupan bangsa. Komitmen bangsa Indonesia untuk memperjuangkan pendidikan tertuang pada cita – cita kemerdekaan bangsa Indonesia ( Alinea IV UUD 1945) yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Segalabentuk kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus ditinjau untuk mencapai suatu harapan serta tujuan pendidikan nasional. Salah satu kebijakan pemerintah yang perlu ditinjau dan dibahas yaitu mengenai sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kebijakan tentang UKT diterapkan berdasarkan Permendikbud Nomor 55 tahun 2013 yang telah terjadi perubahan pada Permen No 73 tahun 2013. Tujuan diterapkannya sistem UKT adalah untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan seperti ungkapan . Sejak mulai diberlakukanya kebijakan ini, muncul berbagai tanggapan dari kalangan mahasiswa maupun pihak universitas. Begitu pun di FMIPAUGM.

Sebelum sistem UKT muncul, mahasiswa UGM membayar biaya kuliah yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu : Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik( SPMA ), SPP, dan Biaya Operasional Pendidikan ( BOP ).Untuk SPP sebesar Rp 540.000,- / semester ( plus GMC)  dan BOP sebesar Rp 75.000,- / SKS, sedangkan SPMA dibayarkan di awal kuliah. Besaran SPMA berbeda-beda di tiap fakultas dan beberapa jurusan. Ketentuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sarana prasarana yang ada di masing-masing fakultas. Dan besarnya tiap golongan ditentukan berdasarkan kemampuan orangtua. Dengan sistem UKT,mahasiswa hanya perlu membayar satu komponen biaya di awal semester.

UKT sendiri dalam pasal 1 ayat 3 Permendikbud No 55 tahun 2013 adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Biaya kuliah tunggal (BKT) merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri (pasal 1:1) . Dan besaran UKT adalah BKT dikurangi dengan biaya yang ditanggung oleh Pemerintah (pasal 1:4). Artinya dalam UKT ada komponen subsidi dari pemerintah.

Sampai pada detik ini, UKT telah hampir dua tahun bergulir dan sudah dua angkatan memakai sistem UKT yaitu angkatan 2013 dan 2014. Akan tetapi permasalahan UKT yang merugikan mahasiswa kerap kali terjadi, misalnya mahasiswa mendapatkan UKT yang tidak sesuai kemampuan orang tua . Kemudian kisaran nominal UKT yang jauh antara golongan dua dan tiga, tidak adanya SOP tertulis untuk penurunan UKT serta penyebaran informasi dari Universitas tentang adanya penurunan UKT. Lalu jika diakumulasikan biaya pendidikan selama 8 semester, sistem SPMA lebih sedikit daripada UKT.

Untuk pemberian subsidi kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pemerintah memberikan BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) yang besarnya berbeda ditiap PTN. Dimana sejatinya BOPTN diperuntukkan sebagai bantuan pendidikan termasuk biaya kuliah (baca : UKT). Maka seharusnya nominal UKT lebih rendahdari BKT (Biaya Kuliah Tunggal). Pada kenyataannya masih ada UKT  yang melebihi BKT pada beberapa jurusan . Melihat data BOPTN UGM, jumlahnya naik dari tahun 2013 tetapi UKT di tahun 2014 malah naik. Dari sini terlihat masih banyaknya masalah yang terjadi di sistem UKT.

Berdasarkanpenjelasan Dekan FMIPA Drs. Pekik Nurwantoro. M.S., Ph.D , BOPTN FMIPA hanya 3,2 Milyar dari 200 Milyar yang didapat UGM dari pemerintah. Dengan melihat kebutuhan kegiatan belajar mengajardi MIPA yang banyak, seperti adanya praktikum di seluruh prodi yang membutuhkan bahan praktikum yang mahal dan perawatan alat – alat praktikum . Maka jumlah BOPTN yang diterima MIPA memang dirasa kurang.

Selain itu , sistem UKT masih memberikan kekhawatiran bagi mereka yang berada di semester akhir yang hanya mengambil beberapa SKS saja, tetapi harus membayar biaya layaknya mengambil SKS penuh.

 

Mahasiswa mendapatkan UKT yang tidak sesuai kemampuan orang tua

Perihal ini lumayan sering terjadi di lapangan, di mana ada mahasiswa yang mendapat golonganUKT yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Kesalahan bisa datang dari pihak mahasiswa dan dari fakultas atau universitas. Dari mahasiswa bisa terjadi karena salah memilih kelompok penghasilan orang tua data saat mengisi form pendaftaran, kemungkinan ada indikasi pemalsuan data sehingga universitas membuat keputusan pemberian UKT maksimal atau bisa saja karena kurang berkomunikasi dengan orang tua, mahasiswa tersebut memilih kelompok penghasilan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, akibatnya UKT yang didapat tidak sesuai. Lalu di pihak universitas bisa terjadi kesalahan pada sistem informasi.

Lebih lanjut yang masih membuat keresahan adalah seluruh mahasiswa yang diterima melalui jalur Ujian Mandiri UGM dikenakan UKT maksimal. Kejadian ini terjadi saat mahasiswa baru FMIPA angkatan 2013 masuk, seluruh mahasiswa yang melalui UM UGM dikenakan UKT 5. Hal tersebut sangat disayangkan karena tidak semua mahasiswa yang masuk lewatUM UGM berasal dari ekonomi mampu.

 

Kisaran nominal UKT yang jauh antara golongan dua dan tiga

Untuk UKT tahun 2014 di FMIPA, golongan 2 sebesar Rp 1.000.000 dan golongan 3 sebesar Rp 4.250.000,- untuk prodi Matematika, Statistika, Kimia, Fisika, Geofisika, Elins . Untuk Ilmu Komputer, golongan 2 sebesar Rp 1.000.000 dan golongan 3 sebesar Rp 5.700.000,-. Dan dalam range penghasilan orang tua, golongan 2 untuk  penghasilan Rp 500.000,- sampai Rp 2.000.000,- dan golongan 3 untuk orang tua dengan penghasilan Rp 2.000.000,- sampai Rp 3.500.000. jika kita lihat lebih lanjut, mahasiswa dengan penghasilan orang tua antara 2 juta dan 3,5 juta akan mendapatkan UKT golongan 3 yaitu sebesar 4,25 juta dan khusus prodi Ilmu Komputer mendapat 5,7 juta.  Hal ini berarti mereka harus menggunakan penghasilan sebulan untuk membiayai kuliah anaknya bahkan lebih . Dan yang aneh adalah selisih UKT golongan 3 dan 4 hanya sedikit, yaitu Rp 500.000,- dan untuk prodi Ilkom sebesar Rp 700.000. Maka diperlukan perbaikan dalam kisaran UKT baik itu antara golongan 3 dan 4 dan kisaran lainnya. Kalau perlu penambahan golongan sampai VIII seperti tertera di Permen No 73 tahun 2014.

 

Tidak adanya Standard Operational Procedure ( SOP ) tertulis untuk penurunan UKT

Dari kasus beberapa orang yang akhirnya dapat diturunkan UKT-nya maka pada dasarnya mahasiswa memiliki hak untuk menurunkan UKT jika dirasa tak sesuai dengan kemampuan. Tetapi UGM tidak memberikan SOP tertulis  , menjadikan mahasiswa tidak tahu menahu tentang haknya untuk dapat menurunkan UKT jika tak sesuai kemampuan.

Tentang perbandingan dengan sistem sebelumnya SPMA dan BOP, kami tidak menyarankan agar kembali ke sistem sebelumnya . Karena semangat diadakannya UKT pun sebenarnya baik yaitu untukmembantu mahasiwa. Akan tetapi, dalam prakteknya masih saja terdapat banyak masalah. Maka diperlukan banyak perbaikan di sistem ini. Termasuk pertimbangan biaya kuliah di semester-semester akhir.

Oleh karena itu, kami menuntut beberapa hal kepada pihak-pihak terkait ( Dekanat FMIPA dan Rektorat UGM serta Pemerintah) , antara lain :

  1. Optimalisasi pembagian BOPTN untuk tiap tiap fakultas
  2. Pemvalidan data agar tak terjadi kesalahan penempatan golongan UKT
  3. Penambahan golongan UKT dan perbaikan range UKT antar golongannya
  4. Pembuatan SOP tertulis dari UGM tentang mekanisme penurunan UKT

Departemen Kajian Strategis

BEM KM FMIPA UGM


About Author

BEM KM FMIPA UGM

Sebuah Website dari BEM KM FMIPA UGM

Leave a Reply