Home » Kajian Pergerakan Mahasiswa » Kajian Strategis » (OPINI) Titik Semu dalam Kabut Asap

(OPINI) Titik Semu dalam Kabut Asap

1908.25.Foto-Siswa-Kabut-Asap

BEM KM FMIPA UGM, 29 September 2015

Lagi-lagi, sejumlah wilayah di Riau, Kalimantan, dan Sumatra kembali dilanda fenomena timbulnya kabut asap. Empat puluh delapan tahun silam, 2 November 1967, KOMPAS memberitakan, ”Palembang Diselimuti Kabut Tebal”. Kini, setelah hampir setengah abad, bencana asap itu masih saja terjadi, bahkan kian meluas di sejumlah wilayah di Indonesia dan negara tetangga. Kabut asap sejatinya sudah seperti event tahunan yang ditunggu oleh sejumlah media mainstream untuk diberitakan, tak terkecuali dengan tahun ini yang bahkan dimeriahkan oleh kehadiran badai El-Nino. Kabut asap diduga berasal dari pembakaran lahan yang tak disertai dengan nurani. Pelaku pembakaran lahan disinyalir berasal dari oknum perusahaan dan masyarakat adat. Para aktivis lingkungan memvonis bahwa perusahaan kapitalis lah yang bertanggung jawab atas hal ini, sedangkan pihak perusahaan berdalih masyarakat lah yang secara legowo membakar lahannya sendiri, dan pemerintah pun masih menikmati perdebatan sengit tersebut.

Dibalik kabut asap pun ada penyebab yang tak kunjung menuai titik temu. Penyebab yang menjadi titik sorot media hanyalah seputar pembakaran hutan. Namun sebenarnya ada penyebab terselubung lain yaitu mengenai UU RI nomor 32 tahun 2009 pasal 69 yang melegalkan pembakaran hutan maksimal 2 hektar. Fakta ini tentu menuai banyak tanda tanya karena sangat tidak signifikan dengan upaya untuk menuntaskan permasalahan kabut asap. Ketidaksikronan juga dapat ditemui pada kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang mengintegrasikan menteri kehutanan dan menteri lingkungan hidup dalam satu fungsi. Padahal jika ditelisik lebih jauh, menteri kehutanan dan menteri lingkungan hidup tersebut ibaratkan 2 kerajaan yang memiliki banyak kadipaten dan strutur-struktur kerajaan yang selama ini telah nyaman bekerja dibawah sistem 1 kerajaan saja. Sehingga kericuhan dapat terjadi jikalau belum adanya sistem yang mengakomodir 2 kementerian tersebut untuk bekerja saling bahu-membahu. Salah satu permasalahan yang timbul akibat penggabungan 2 kemenetrian tersebut adalah ketidaksempurnaan UU nomor 32 tahun 2009 pasal 21 tentang kriteria baku kerusakan lingkungan yang berdampak pada berlindungnya para pemilik lahan terhadap ketidaksempurnaan undang-undang tersebut. Salah satu substansi dari UU tentang kriteria baku kerusakan lingkungan yang perlu dibenahi yaitu mengenai batas ambang kriteria kerusakan yang tidak melibatkan manusia sebagai subjeknya. Misal saja, jika pada UU kriteria baku kerusakan lingkungan dijelaskan bahwa batas ambang pencemaran udara yaitu 80 maka ketika terjadi peristiwa pembakaran lahan yang dilakukan oleh suatu oknum masih mencapai batas 70 namun telah meresahkan masyarakat bahkan sampai merenggut korban, oknum tersebut tidak akan dikenai sanksi karena berdasarkan UU batas 70 belum mencapai batas ambang kerusakan lingkungan. Peraturan tersebut tentunya sangat tidak manusiawi sehingga diharapkan adanya perekonstruksian terhadap peraturan tersebut serta penegasan terhadap pelaku pelanggaran.

Selain itu penyebab yang tak kalah pentingnya untuk ditelisik lebih jauh adalah langkanya aksi melindungi lahan gambut. Menurut data Titik api aktif NASA pada platform Global Forest Watch Fires, ada sekitar 38 % lahan gambut yang terbakar di Riau. Padahal menurut data dari Peta Atlas dan Distribusi Lahan Gambut di Indonesia,ada 20,6 hektar lahan gambut di Indonesia yang menyimpan 3.300 ton gas karbon per hektarnya dan dapat diperkirakan saat pembakaran dilakukan di lahan gambut maka lahan gambut akan menyimpan panas hingga kedalaman 30 meter. Layaknya pengetahuan yang terdiam dalam ruang vakum, informasi tersebut terabaikan oleh masyarakat umum. Paradigma masyarakat telah mengakar kuat bahwa membuka lahan dengan cara membakar lebih terjangkau dibanding membuka lahan dengan cara menebang. Namun tak bisa dipungkiri bahwa paradigma tersebut harus ditepis oleh fakta yang semakin miris saja. Adapun fakta yang telah diungkapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa titik panas ( hotspot ) semakin banyak ditemukan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Senin 14 September lalu, jumlah titik api di Sumatra mencapai 1,143, meningkat dari 944 titik api pada hari sebelumnya sedangkan titik api di Kalimantan terdeteksi sebanyak 266 titik, naik dari 222 titik pada hari sebelumnya.

Kabut asap pun sebenarnya tidak akan terlalu diindahkan oleh masyarakat umum manakala tidak timbul efek domino yang menyertainya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Kepala Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru, pada awal September yang lalu jarak pandang di kota Pekanbaru dan Pelalawan hanya 200 meter. Bahkan Bandara Syamsuddin Noor di Banjarmasin -dan sejumlah bandara yang lain- pun mengalami sejumlah penundaan penerbangan akibat jarak pandang yang terlampau pendek. Bukan tidak mungkin jika kondisi ekonomi daerah yang terkena asap akan mengalami kerugian cukup besar. Jika berkaca pada kerugian yang dihitung pada bulan Februari-April 2014 di provinsi Riau saja sudah mencapai 20 trilyun rupiah, setidaknya hal itu yang disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho. Padahal titik panas (hotspot) untuk kebakaran tahun ini jauh lebih banyak dan menyebar dibandingkan tahun lalu, bahkan Kalimantan –sebagaimana yang telah disebutkan- juga terkena dampaknya.

Selain meggoncang perekonomian setempat, jangan lupakan dampak buruk yang lebih penting bagi manusia, yaitu kesehatan. Berdasarkan keterangan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama,seseorang dapat mengalami sesak napas dan infeksi paru jika terpapar kabut asap secara langsung dan terus-menerus dalam jangka waktu lama. Asap tersebut juga dapat menyebabkan iritasi lokal pada selaput lendir di hidung, mulut, dan tenggorokan. Tak hanya itu, asap kebakaran hutan juga menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga pneumonia. Bahkan data dari Dinas Kesehatan Riau menyebutkan, hingga awal September saja, sebanyak 9.386 orang terjangkit penyakit akibat paparan asap. Adapun jumlah pasien penderita saluran pernapasan atas (ISPA) sebanyak 7.312 orang, asma 296 orang, pneumonia 290 orang, iritasi mata 485 orang, dan iritasi kulit 903 orang.

Terlepas dari dampak marabahaya dari asap tersebut, ada hal yang cukup mengganjal mengingat kita seperti tupai yang jatuh –setidaknya- 15 kali di lubang yang sama (Jika hal ini mengacu pada data dari World Resources Institute yang mengamati titik api sejak 1 Januari 2001, belum lagi jika ada kebakaran sebelum tahun tersebut). Benang merah yang berusaha ditarik dan diluruskan nyatanya tetap rumit saja. Meski regulasi pemerintah sudah ada, tetap saja banyak pihak mencari kambing hitam di balik peristiwa tahunan ini. Tak ada pengimplementasian aksi satu hati untuk perubahan yang katanya dinanti-nanti. Malah semacam ada titik yang semu ketika fokus permasalahan sudah akan mengetahui siapa pelaku di balik ini semua. Ketika kita semua sedang sibuk menjadi pahlawan untuk membantu saudara kita korban asap di sana, sang pelaku pun membutakan kita dengan siasatnya untuk mencegah datangnya pahlawan yang sebenarnya, yakni sang pencegah kebakaran itu sendiri yang berjalan tanpa sorot lampu media.

Departemen Kajian Strategis

BEM KM FMIPA UGM

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *